Cimahi, Info Burinyay – Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 digelar di Aula Dewi Sri Difabel, Kompleks Dinas Sosial Jawa Barat, Jalan Jenderal Amir Machmud, Kelurahan Cigugur Tengah, Kota Cimahi, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar XI (Sumedang, Majalengka, Subang).
Acara tersebut dihadiri para pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Mereka berdiskusi tentang pengawasan pemerintah dan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan sosial.
Menurut Ineu, DPRD tidak hanya berperan membuat kebijakan, tetapi juga memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat.
“Hari ini saya bertemu kawan-kawan Karang Taruna untuk mengonsolidasikan sosialisasi dan peraturan Kementerian Sosial tentang Karang Taruna,” ujar Ineu.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga membahas agenda Karang Taruna yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial di Jawa Barat.
Selain itu, Ineu menegaskan bahwa Karang Taruna memiliki posisi penting dalam memperkuat pelaksanaan pemerintahan. Organisasi ini, katanya, mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
“Kami berdiskusi tentang penguatan pelaksanaan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial bersama kawan-kawan Karang Taruna Jawa Barat,” ujarnya.
Selanjutnya, Ineu menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan. Ia menilai, meski program ini bertujuan mulia, pelaksanaannya masih memerlukan pengawasan ketat dan evaluasi rutin.
“Program MBG sudah berjalan, tapi kita tidak boleh mengabaikan masalah yang muncul di lapangan,” tegasnya.
Ineu mencontohkan insiden keracunan di salah satu wilayah Jawa Barat. Menurutnya, kasus itu menunjukkan masih ada celah dalam pengawasan dan pengelolaan distribusi makanan bergizi.
Ia menilai, pemerintah harus cepat memperbaiki sistem agar insiden serupa tidak terulang.
“Pelaksanaan program perlu dievaluasi supaya kejadian serupa tidak terulang. Pengawasan harus intens dan menyeluruh,” kata Ineu.
Ia menambahkan, evaluasi ini juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Transisi ke konteks sosial, Ineu menyinggung peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Karang Taruna. Ia berharap peringatan ini menjadi momentum bagi pemuda untuk memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
“Karang Taruna harus menjadi wadah bagi para pemuda untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan daerahnya,” ujarnya.
Menurutnya, Karang Taruna sudah terbukti menjadi garda depan dalam berbagai kegiatan sosial. Organisasi ini mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat RW dan desa. Melalui jejaring tersebut, Karang Taruna berperan penting membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Ineu juga mendorong generasi muda agar terus adaptif terhadap perubahan. Ia berharap Karang Taruna mampu berinovasi dalam menjalankan kegiatan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai kebersamaan.
“Karang Taruna harus menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan kerja sosial dan pembangunan,” tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, Heri Susanto, S.E., M.M., mengapresiasi dukungan dan kepedulian Ineu terhadap Karang Taruna. Ia menyebut kolaborasi ini membantu meningkatkan pemahaman anggota tentang kebijakan publik.
“Kami berterima kasih kepada Teh Ineu yang selalu memberi dukungan besar dan bekerja sama dengan Karang Taruna Jawa Barat,” ungkap Heri.
Menurut Heri, kegiatan pengawasan tersebut bertepatan dengan acara Tasyakuran HUT ke-65 Karang Taruna. Ia menilai, sinergi antara DPRD dan Karang Taruna menjadi contoh kemitraan nyata antara wakil rakyat dan masyarakat.
“Kegiatan bersama Teh Ineu sudah sering kami lakukan. Semua selalu berkaitan dengan kepentingan sosial masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, dukungan dari anggota DPRD seperti Ineu memberikan energi baru bagi para pemuda yang aktif di organisasi sosial. Dengan sinergi ini, kata Heri, Karang Taruna bisa lebih percaya diri menjalankan program kemasyarakatan di seluruh Jawa Barat.
Transisi menuju penutup, kegiatan pengawasan tersebut menegaskan peran DPRD sebagai pengontrol jalannya pemerintahan daerah. Melalui kemitraan dengan masyarakat, pengawasan menjadi lebih terbuka dan partisipatif.
Keterlibatan organisasi sosial seperti Karang Taruna juga membantu DPRD memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ineu berharap pola kerja kolaboratif ini terus dikembangkan. Menurutnya, masyarakat harus mendapat ruang luas untuk terlibat dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan.
“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan semua elemen masyarakat agar pengawasan pemerintahan di Jawa Barat berjalan transparan dan bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti komitmen DPRD Jawa Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.