Bandung, Info Burinyay — Polemik Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 di Jawa Barat memicu sorotan publik. Gangguan pada laman Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) saat pengumuman hasil seleksi membuat ribuan orang tua dan calon siswa kesulitan memperoleh informasi.
Pada Sabtu (13/6/2026) siang, situs spmb.jabarprov.go.id mengalami kendala akses ketika masyarakat memeriksa hasil seleksi. Situasi tersebut memicu kepanikan. Banyak orang tua kemudian mencari informasi melalui media sosial. Tidak lama kemudian, berbagai keluhan dan kritik bermunculan.
Anggota DPRD Jawa Barat, Drs. H. Daddy Rohanady Kartadipura, meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, Disdik Jabar perlu memperkuat perencanaan, kesiapan infrastruktur digital, serta pengawasan selama proses penerimaan siswa baru berlangsung.
Daddy menegaskan bahwa evaluasi harus menyentuh seluruh tahapan penyelenggaraan SPMB. Ia menilai tim pelaksana perlu menyiapkan sistem secara lebih matang sebelum membuka proses penerimaan.
Selain itu, Daddy mendorong Disdik Jabar menggelar simulasi secara berulang. Melalui simulasi tersebut, tim teknis dapat menemukan kelemahan sistem sejak awal. Setelah itu, tim dapat menyusun langkah koreksi sebelum masyarakat menggunakan layanan secara penuh.
Menurut Daddy, pola simulasi dan evaluasi yang berlangsung secara berkala akan membantu pemerintah mengurangi potensi gangguan teknis maupun kendala administratif. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait menyusun perencanaan yang lebih terukur untuk tahun ajaran berikutnya.
Daddy juga menyoroti perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terhadap persoalan tersebut. Ia menilai langkah gubernur menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons keluhan masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas layanan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa tim teknis melakukan penyesuaian data pada Sabtu sekitar pukul 13.00 WIB. Tim mengambil langkah tersebut untuk menyempurnakan data akhir hasil seleksi.
Purwanto mengatakan tim Disdik Jabar mengutamakan akurasi informasi selama proses seleksi berlangsung. Oleh sebab itu, tim memilih melakukan penyempurnaan data agar hasil seleksi selaras dengan ketentuan yang berlaku.
Terkait laporan masyarakat kepada Ombudsman, Purwanto menyatakan pihaknya siap mengikuti setiap mekanisme pengawasan. Ia juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan maupun aduan.
Selain fokus pada penyempurnaan sistem, Disdik Jabar juga menyiapkan solusi bagi siswa yang belum memperoleh kursi pada sekolah negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng 751 sekolah swasta untuk memperluas daya tampung peserta didik.
Melalui kerja sama tersebut, sekolah swasta siap menerima sekitar 78 ribu siswa. Selanjutnya, Pemprov Jabar akan menanggung biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan biaya SPP bagi peserta program tersebut.
Pemerintah berharap langkah itu mampu menjaga akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Dengan dukungan sekolah swasta, pemerintah ingin memastikan setiap siswa tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan meski persaingan masuk sekolah negeri berlangsung sangat ketat.