Bandung, Info Burinyay – Kondisi Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung kembali menjadi perhatian dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat, Rabu (5/8/2026). Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I, Tedy Rusmawan, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah nyata untuk meningkatkan keselamatan di ruas jalan tersebut.
Tedy menilai Jalan Soekarno-Hatta menghadirkan risiko tinggi bagi masyarakat. Meski pemerintah pusat mengelola jalan nasional itu, menurutnya pemerintah daerah tetap perlu bergerak cepat karena persoalan tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan warga.
Dalam interupsinya, Tedy mengungkapkan bahwa minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) membuat kawasan tersebut rawan tindak kriminal. Selain itu, rambu-rambu lalu lintas yang terbatas turut meningkatkan risiko kecelakaan.
“Jalan ini luar biasa rawan. Penerangan Jalan Umum (PJU) sangat minim, sehingga di sana beberapa kali terjadi pembegalan. Rambu-rambu lalu lintas juga sangat minim,” ujar Tedy Rusmawan.
Selain persoalan penerangan, Tedy menyoroti tingginya angka kecelakaan di ruas tersebut. Ia menyebut dua pesepeda meninggal dunia dalam insiden yang terjadi belum lama ini. Di sisi lain, tabrakan beruntun juga beberapa kali terjadi sehingga masyarakat semakin khawatir saat melintasi kawasan tersebut.
Karena itu, Tedy meminta pemerintah segera menambah fasilitas keselamatan. Ia menilai keberadaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sangat penting karena beberapa sekolah tingkat SMA berdiri di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta.
“Ada keluhan dan permintaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), karena di sana ada beberapa sekolah SMA dan sering terjadi kecelakaan. Kami mohon ini menjadi perhatian Pak Gubernur. Kalau memang perlu kita intervensi, kenapa tidak? Karena ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung merespons usulan tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kondisi Jalan Soekarno-Hatta yang belum memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.
Selanjutnya, Dedi menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Barat pernah mengirim surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta pengalihan pengelolaan jalan tersebut. Namun, proses itu masih membutuhkan waktu karena Jalan Soekarno-Hatta berstatus jalan nasional.
“Seperti Jalan Pasteur yang sedang kita tata, itu sebenarnya kewenangan jalan nasional. Tetapi kalau memang pengalihannya agak lambat karena menyangkut aspek strategis, hari ini juga saya minta Kepala Dinas PU berkirim surat lagi agar pengelolaan Jalan Soekarno-Hatta diserahkan ke Pemprov Jabar,” kata Dedi.
Meski demikian, Dedi memastikan pemerintah provinsi tidak akan menunggu proses administrasi selesai. Ia meminta jajaran Dinas Pekerjaan Umum segera melakukan penanganan awal demi meningkatkan keselamatan masyarakat.
Menurut Dedi, Pemprov Jawa Barat akan memasang Penerangan Jalan Umum di seluruh ruas Jalan Soekarno-Hatta dalam waktu satu bulan. Langkah tersebut menjadi prioritas karena masyarakat membutuhkan penerangan yang memadai, terutama pada malam hari.
“Untuk pemasangan PJU, dalam waktu satu bulan ini seluruh Jalan Soekarno-Hatta semuanya akan terpasang PJU dan terang,” ungkapnya.
Selain mempercepat pemasangan PJU, Dedi juga menyiapkan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang. Ia membuka peluang kerja sama dengan Bank BJB agar pembangunan dapat berlangsung tanpa menunggu alokasi anggaran baru.
“Untuk JPO, walaupun belum ada alokasinya, kita bisa meminta dana kerja sama, misalnya dengan Bank BJB. Nanti ada tulisan BJB di JPO-nya. Insyaallah tahun ini kita bangunkan karena ini menyangkut keselamatan,” pungkas Dedi.