Kab. Bandung, Info Burinyay – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Golkar, Riki Ganesa, S.Hut., menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sepanjang tahun 2025. Ia menyebut tahun ini sebagai periode yang penuh tantangan sekaligus momentum penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Riki menyampaikan catatan akhir tahun tersebut kepada infoburinyay.com melalui sambungan seluler, Minggu, 28 Desember 2025. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa Pemkab Bandung tetap bekerja secara serius meskipun menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar.
Ia menjelaskan bahwa pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat hampir Rp1 triliun tidak menghentikan jalannya roda pemerintahan. Pemerintah daerah, menurutnya, tetap mampu menjaga stabilitas pelayanan publik dan arah pembangunan.
“Pemda Kabupaten Bandung tetap menunjukkan keseriusan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Meskipun dana transfer pusat berkurang cukup signifikan, pemerintah daerah tetap menjalankan pemerintahan dan mengelola anggaran dengan baik,” ujar Riki.
Lebih lanjut, Riki melihat Pemkab Bandung mengatur ulang prioritas anggaran secara rasional. Pemerintah daerah, kata dia, memfokuskan belanja pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa kebijakan anggaran selama 2025 tetap mengedepankan pelayanan publik, pelayanan dasar, serta kebutuhan masyarakat secara luas. Langkah tersebut, menurutnya, menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik di tengah keterbatasan fiskal.
Selain itu, Riki menyoroti upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas daerah. Ia menyebut berbagai program strategis tetap berjalan sesuai arah perencanaan.
“Pemerintah daerah menjaga kesinambungan pembangunan. Program strategis di bidang infrastruktur, pelayanan dasar, dan ekonomi kerakyatan tetap berjalan dan menunjukkan arah yang positif,” katanya.
Riki menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur terus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di saat yang sama, pelayanan dasar tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan warga. Pemerintah daerah juga terus menggerakkan ekonomi kerakyatan agar masyarakat tetap produktif.
Meski mencatat tren positif, Riki menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Ia menilai perencanaan yang matang akan memperkuat dampak setiap program pemerintah.
Ia juga menyoroti efektivitas pelaksanaan anggaran sebagai faktor penting dalam pemerataan hasil pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata.
“Ke depan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Dengan langkah tersebut, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Kabupaten Bandung,” jelas Riki.
Dalam konteks penganggaran daerah, Riki menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bandung terus mendorong keberpihakan APBD terhadap sektor-sektor produktif. Ia secara konsisten menyuarakan penguatan UMKM, pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Ia menilai sektor-sektor tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menempatkan sektor produktif sebagai prioritas utama dalam kebijakan anggaran.
“Kami di DPRD mendorong APBD agar berpihak pada sektor produktif seperti UMKM, pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Terkait isu lingkungan dan tata ruang, Riki menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Bupati Bandung, Dr. H. M. Dadang Supriatna. Ia menilai kebijakan moratorium perizinan perumahan sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Riki menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia juga menilai langkah evaluasi perizinan sebagai upaya penting untuk menata kembali tata ruang wilayah.
“Saya mengapresiasi kebijakan Bupati Bandung yang memberlakukan moratorium perizinan perumahan serta melakukan evaluasi perizinan yang sudah ada. Kebijakan ini mendukung upaya perlindungan lingkungan dan penataan ruang,” ujarnya.
Selain itu, Riki menyoroti komitmen Pemkab Bandung dalam mengawal program prioritas nasional. Ia menyebut pemerintah daerah aktif menyelaraskan kebijakan daerah dengan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia berharap program nasional seperti KDMP, MBG, dan program strategis lainnya dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
“Pemda Kabupaten Bandung mengawal dan menyelaraskan program prioritas nasional. Pemerintah daerah perlu memastikan manfaat program tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Menatap tahun 2026, Riki menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Bandung untuk menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Ia menyebut DPRD akan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
Menurutnya, DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mendukung kemajuan daerah.
“Ke depan, kami akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan konstruktif. DPRD siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Riki menegaskan bahwa upaya Pemkab Bandung sepanjang 2025 menunjukkan arah yang positif. Ia mengakui masih terdapat kekurangan, namun ia optimistis pemerintah daerah dapat terus melakukan perbaikan.
“Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Namun, Pemkab Bandung telah menunjukkan upaya nyata. Ke depan, kami berharap pemerintah daerah dapat menjalankan roda pemerintahan secara lebih maksimal,” pungkasnya.
Riki menutup catatan akhir tahunnya dengan menyampaikan harapan agar masyarakat Kabupaten Bandung senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta menyambut Tahun Baru 2026 dengan optimisme.