Rancaekek, Info Burinyay – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bandung, H. Thony Fathony Muhammad, S.Ag., mengajak aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Ajakan tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Komisi II DPR RI bersama Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Ballroom SMP-SMK Skye Digipreneur, Jalan Walini No. 24, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mengelola Pemerintahan” menghadirkan berbagai unsur pemerintahan, akademisi, serta masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, para peserta memperoleh pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif, terbuka, dan bertanggung jawab.
Mewakili Rektor IPDN Dr. H. Halilul Khairi, M.Si., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IPDN Dr. Drs. H. Azharisman Rozie, M.Si., membuka kegiatan sekaligus menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas aparatur dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance.
Selanjutnya, narasumber utama Ahmad Heryawan atau Kang Aher memaparkan pengalaman dan praktik tata kelola pemerintahan yang pernah ia jalankan selama memimpin pemerintahan daerah. Karena itu, peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga melihat contoh penerapan yang nyata di lapangan.
Menanggapi materi tersebut, H. Thony Fathony Muhammad mengaku mendapatkan banyak wawasan yang dapat menjadi bekal bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
“Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama mendapatkan pembekalan yang luar biasa dari Kang Aher. Beliau tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga menunjukkan pengalaman nyata saat menerapkan teori tersebut dalam pemerintahan. Karena itu, peserta dapat memahami materi dengan lebih mudah dan lebih aplikatif,” ujar Thony.
Selain itu, Thony menilai pengalaman praktis yang disampaikan narasumber memberikan nilai tambah bagi peserta. Menurutnya, aparatur pemerintahan membutuhkan contoh konkret agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara optimal.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam setiap jenjang pemerintahan. Oleh sebab itu, seluruh aparat perlu menjadikan kedua prinsip tersebut sebagai budaya kerja.
“Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang sangat krusial. Karena itu, aparat pemerintahan harus menerapkannya secara konsisten. Tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga perangkat pemerintahan di tingkat desa, RT, dan RW,” katanya.
Menurut Thony, setiap tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap aparatur perlu membuka ruang informasi yang jelas serta mempertanggungjawabkan setiap program kepada masyarakat.
Di samping itu, ia mendorong seluruh peserta untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam lingkungan kerja masing-masing. Dengan langkah tersebut, setiap instansi dapat memperkuat kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Harapan kami, seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi yang telah mereka peroleh hari ini. Selain itu, masyarakat yang mengikuti kegiatan ini juga dapat menerapkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas di lingkungan masing-masing,” tuturnya.