Soreang, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengajak 911 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik untuk mengawal tiga program prioritas pemerintah. Ketiga program tersebut meliputi ketahanan pangan desa, Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadang Supriatna menyampaikan pesan itu setelah meresmikan dan mengambil sumpah jabatan anggota BPD terpilih. Sebanyak 911 anggota BPD berasal dari 117 desa di 16 kecamatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Dome Bale Rame, Soreang, Kamis (30/7/2026).
Menurut Dadang, BPD harus menjalankan peran lebih luas. Selain menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, BPD juga perlu memastikan setiap program pemerintah memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Saya titip kepada seluruh anggota BPD, dalam pembahasan APBDes pastikan desa memiliki cadangan beras minimal satu ton setiap tahun. Ini untuk menjaga ketahanan pangan. Saya tidak mau mendengar ada warga yang kelaparan,” tegas Dadang.
Karena itu, ia meminta seluruh anggota BPD mengawal pembentukan cadangan pangan desa melalui pembahasan APBDes. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kondisi darurat sekaligus menjaga ketersediaan bahan pangan.
Selain menjaga ketahanan pangan, Dadang meminta BPD mengawasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rutilahu. Ia ingin bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
Menurut Dadang, perjuangan aspirasi di DPR RI membuka peluang Kabupaten Bandung memperoleh hampir 4.000 unit bantuan BSPS tahun ini. Pemerintah desa akan menyalurkan sekitar 1.680 unit kepada masyarakat penerima.
“Saya minta program ini dikawal bersama agar benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang layak menerima justru terlewat,” katanya.
Selanjutnya, Dadang mengajak seluruh anggota BPD mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Program nasional tersebut menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menyiapkan Generasi Indonesia Emas 2045.
Ia menilai pemenuhan gizi anak sejak usia dini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, seluruh pihak perlu menyukseskan program tersebut hingga tingkat desa.
“Program MBG harus kita sukseskan bersama. Anak-anak yang sehat hari ini adalah calon pemimpin bangsa di masa depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dadang juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara BPD dan kepala desa. Menurutnya, kedua lembaga harus membangun kemitraan yang saling mendukung.
“BPD bukan lawan kepala desa. Bangun hubungan yang harmonis. Kepala desa memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu, BPD mengawal aspirasi masyarakat, membahas peraturan desa, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa,” katanya.
Lebih lanjut, Dadang menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Bandung berawal dari kemajuan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dan BPD harus mengawal seluruh program pembangunan secara bersama-sama.
Ia juga meminta anggota BPD meningkatkan kompetensi. Mereka perlu memahami tata kelola pemerintahan desa, digitalisasi administrasi, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci. Saya minta seluruh anggota BPD terus belajar dan memahami perkembangan teknologi agar mampu menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Dadang mengajak BPD mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, koperasi tersebut akan memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka akses berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Dadang menyampaikan capaian pembangunan Kabupaten Bandung. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai 75,58 poin. Pemerintah daerah akan terus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat agar capaian tersebut terus meningkat.
“Kalau desa maju, masyarakat sejahtera, maka Kabupaten Bandung juga akan semakin maju. Karena itu saya berharap BPD menjadi mitra strategis pemerintah desa sekaligus pengawal pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” kata Dadang.
Dadang juga menyebut pelantikan tahun ini sebagai momentum bersejarah. Untuk pertama kalinya, Bupati Bandung memimpin langsung pengambilan sumpah anggota BPD. Sebanyak 911 anggota yang dilantik menjadi bagian dari proses pengisian keanggotaan BPD di 270 desa. Pemerintah menargetkan seluruh proses tersebut selesai pada September 2026.