Soreang, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan langkah baru dalam penguatan birokrasi daerah setelah ia melantik 7.550 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW) formasi 2025 di Lapangan Upakarti Soreang, Senin (8/12/2025). Dengan agenda itu, ia memulai rangkaian kebijakan yang bertujuan menutup kekurangan tenaga aparatur sekaligus menyiapkan regenerasi ASN secara terencana.
Sejak awal acara, Dadang menekankan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan seluruh pegawai yang baru bergabung memahami tugas dan ritme kerja. Ia juga menjelaskan bahwa para pegawai sudah menerima SK, sementara para kepala UPT langsung menerima tim yang akan membantu layanan publik. Untuk menguatkan arah kebijakan, ia menegaskan kembali bahwa proses penataan aparatur belum selesai.
“Kita melantik 7.550 orang untuk P3K paruh waktu dan kita sudah memberikan SK serta menyiapkan tim yang hari ini mulai bekerja. Namun perjuangan kita tidak berhenti di sini. Saya tetap mendorong agar seluruh rencana formasi 3K berjalan sesuai target,” ujar Dadang.
Setelah memberikan penjelasan itu, ia mengalihkan pembahasan pada kebutuhan aparatur di Kabupaten Bandung yang terus meningkat. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah menyampaikan data kebutuhan pegawai kepada Kementerian PAN-RB maupun PKN. Melalui komunikasi tersebut, ia ingin memastikan ketersediaan aparatur tetap terjaga dalam jangka panjang.
“Kita terus menyampaikan kebutuhan karyawan kepada MenPAN-RB dan PKN. Kalau lima tahun ke depan pemerintah pusat tidak membuka rekrutmen CPNS atau tidak memberi alur yang jelas menuju PNS, maka jumlah PNS kita bisa menyusut hingga tinggal 650-an orang. Kondisi itu jelas mengkhawatirkan karena dapat melemahkan kualitas birokrasi,” tuturnya.
Untuk memperjelas posisi strategis ASN, ia menegaskan bahwa jabatan penting tidak bisa diisi secara cepat tanpa pengalaman. Ia mengingatkan bahwa proses penempaan kompetensi membutuhkan waktu panjang dan tidak bisa seseorang lewati dengan cara instan.
“Menyiapkan pejabat strategis itu tidak bisa kita lakukan secara instan. Mereka memerlukan pengalaman yang cukup. Saya sendiri menempuh perjalanan hampir 30 tahun sebelum memimpin Kabupaten Bandung. Setiap jabatan memiliki proses yang harus kita hormati,” jelas Dadang.
Setelah itu, ia memberi arahan khusus kepada para pegawai P3KPW. Ia meminta mereka bekerja dengan disiplin, menjaga integritas, dan menunjukkan etos kerja tinggi. Menurutnya, pelayanan publik hanya akan bergerak efektif bila setiap pegawai menjalankan fungsi secara maksimal.
“Saya berharap seluruh pegawai menjalankan tugas dengan rajin dan disiplin. Itu pondasi utama yang menentukan masa depan pelayanan publik kita,” tegasnya.
Melalui pelantikan besar ini, Pemerintah Kabupaten Bandung ingin mempercepat penguatan organisasi. Pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan melalui advokasi formasi ASN kepada pemerintah pusat agar kebutuhan jangka panjang tetap selaras dengan perkembangan layanan masyarakat. Dengan proses itu, pemerintah daerah menargetkan peningkatan mutu birokrasi sekaligus memastikan regenerasi aparatur berjalan stabil.
Secara keseluruhan, pergerakan ini mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Pemerintah menilai bahwa pelantikan P3KPW menjadi pijakan penting bagi efisiensi organisasi, sementara tindak lanjut ke pemerintah pusat membuka peluang perbaikan struktur aparatur secara menyeluruh. Dengan kombinasi tersebut, pemerintah berharap pelayanannya semakin responsif, terukur, dan efektif bagi masyarakat.