Soreang, Info Burinyay – Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung resmi memulai operasional pada Tahun Pelajaran 2026/2027. Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung penuh program prioritas nasional tersebut untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Selain itu, program ini juga bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyambut kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman. Kunjungan itu berlangsung saat agenda open house dan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Rabu (5/8/2026), di SRT 4 Kabupaten Bandung, Soreang.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah menjalankan program tersebut agar seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang sama. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga tidak lagi menjadi penghalang untuk mengenyam pendidikan.
Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman menegaskan setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik.
“Karena itu pemerintah memastikan kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang anak untuk bersekolah dan meraih cita-cita. Di situlah Sekolah Rakyat hadir,” kata Dudung.
Menurut Dudung, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan ruang belajar yang layak. Program itu juga membentuk karakter siswa. Selain itu, sekolah tersebut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan, pemerintah menyiapkannya sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Selanjutnya, Dudung mengapresiasi kerja sama seluruh pihak. Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, penyedia jasa konstruksi, dan berbagai pihak lain berhasil mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah.
“Kolaborasi antarkementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci sehingga pembangunan ini dapat selesai sesuai target dan segera dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Di hadapan para siswa, Dudung juga membagikan pengalaman hidupnya. Ia tumbuh dalam keterbatasan ekonomi. Namun, ia terus belajar hingga menjadi perwira TNI dan akhirnya dipercaya menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
“Jangan pernah ragu terhadap masa depan. Yang menentukan bukan dari mana kita berasal, tetapi bagaimana kita berusaha dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan,” tuturnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Kuswara, memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Hingga 4 Agustus 2026, pemerintah telah menandatangani kontrak pembangunan di 96 lokasi dari target 104 lokasi.
Selain itu, sebanyak 94 lokasi telah siap melaksanakan MPLS. Lebih dari 62 sekolah juga telah beroperasi. Seluruh sekolah tersebut melayani sekitar 21.600 siswa dari berbagai daerah.
Kuswara menjelaskan SRT 4 Kabupaten Bandung berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektare. Luas bangunannya mencapai sekitar 26.700 meter persegi.
Sekolah tersebut memiliki berbagai fasilitas penunjang. Fasilitas itu meliputi ruang belajar, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, dapur, gedung serbaguna, masjid, rumah ibadah, guest house, dan sarana olahraga.
“Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bandung merupakan bagian dari paket pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat dengan nilai kontrak sekitar Rp260 miliar. Kami berharap seluruh fasilitas ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik agar memberi manfaat dalam jangka panjang,” ujar Kuswara.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menyampaikan perkembangan pelaksanaan program tersebut. Hingga saat ini, sebanyak 56 Sekolah Rakyat permanen telah memulai MPLS. Pemerintah juga menargetkan 93 sekolah permanen beroperasi sebelum akhir tahun.
Namun demikian, Robben mengakui masih terdapat beberapa tantangan. Sebagian siswa masih menghadapi keterbatasan akses transportasi. Selain itu, sejumlah sekolah masih membutuhkan tenaga pendidik.
Karena itu, Kementerian Sosial meminta dukungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan membantu penyediaan guru dan tenaga pendidik sementara. Dukungan tersebut diperlukan hingga proses rekrutmen nasional selesai.
Di samping itu, Kementerian Sosial juga mendorong penambahan lahan di Kabupaten Bandung. Langkah tersebut akan mendukung pengembangan kapasitas Sekolah Rakyat pada tahap berikutnya.
Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi. Melalui sinergi tersebut, Sekolah Rakyat dapat melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, mandiri, dan berdaya saing. Selain itu, program ini diharapkan mempercepat pemerataan pendidikan sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.