Bojongsoang, Info Burinyay — Pelaksana Pentahelix Cikeruh-Citarum, H. Ujang Jumara, memberikan klarifikasi mengenai sumber anggaran dalam kegiatan penanganan banjir dan normalisasi sungai di Kabupaten Bandung.
Klarifikasi tersebut ia sampaikan usai menghadiri diskusi terkait penanganan banjir di Kabupaten Bandung. Kegiatan berlangsung di Kampung Bedas, Desa Tegal Luar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Rabu, 12 Agustus 2026.
Ujang menjelaskan, program penanganan Sungai Cikeruh sebelumnya juga melibatkan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BJB. Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme dan sumber pembiayaan setiap kegiatan tidak bisa disamaratakan.
Menurut Ujang, salah satu kegiatan yang memperoleh dukungan CSR BJB ialah pengerukan Sungai Cikeruh. Kegiatan tersebut mencakup sungai sepanjang sekitar 12 kilometer.
“CSR keluar dari Bank Jabar, Kabupaten Bandung. Pencairan anggaran CSR BJB yang pertama kami lakukan adalah pengerukan Sungai Cikeruh sepanjang 12 kilometer,” kata Ujang.
Ia menyebutkan, pengerukan tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp5,4 miliar. Namun, pencairan dana tidak berlangsung sebelum pekerjaan selesai.
“BJB menggelontorkan setelah kami mengajukan sebagai Ketua Pelaksana Pentahelix Wilayah Kecamatan Rancaekek-Cicalengka. Kami mengadakan pengerukan dan pencairannya setelah pekerjaan berjalan sekitar empat bulan,” ujarnya.
Selanjutnya, Ujang menegaskan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan H. Asep Romy Romaya memiliki konteks berbeda. Menurutnya, masyarakat perlu membedakan program CSR BJB dengan gerakan Pentahelix dalam penanganan banjir.
“Jadi, CSR itu tidak serta-merta dalam pengerjaan yang dilakukan oleh Pak H. Asep Romy Romaya sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Dapil 2 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Ujang menambahkan, kegiatan yang dilakukan Asep Romy Romaya lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program Pentahelix.
Ia menjelaskan, gagasan tersebut berawal dari rapat konsolidasi terkait penanganan banjir dan sampah di Kabupaten Bandung. Pertemuan berlangsung di lingkungan Kodim Kabupaten Bandung di Soreang.
Dalam rapat tersebut, sejumlah unsur membahas langkah bersama. Unsur tersebut antara lain kepolisian, TNI, Satgas Citarum Harum, BBWS, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.
“Pak H. Asep Romy Romaya menjadi inisiator. Waktu itu diadakan rapat konsolidasi masalah penanganan banjir dan sampah di Kabupaten Bandung di Kodim Kabupaten Bandung,” ujar Ujang.
Menurutnya, pertemuan tersebut kemudian mendorong pelaksanaan konsep Pentahelix. Konsep itu mengedepankan kolaborasi berbagai pihak untuk menangani persoalan banjir.
“Pentahelix itu anggarannya banyak dari swadaya, tetapi didukung semua instansi. Ada provinsi, BBWS, PSDA, Dandim, Polres, dan Pemerintah Kabupaten Bandung,” katanya.
Karena itu, Ujang menilai penanganan banjir di Kabupaten Bandung tidak dapat bertumpu pada satu sumber pembiayaan saja. Sebaliknya, setiap unsur dapat memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan normalisasi Sungai Cikeruh dan Citarum berjalan melalui kolaborasi berbagai pihak. Masyarakat turut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.
“Pelaksanaannya adalah kolaborasi antara semua instansi dan semua yang kompeten di sini. Intinya, Kabupaten Bandung fokus pada masalah penanganan banjir di wilayah Kabupaten Bandung,” tuturnya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian, lanjut Ujang, ialah Desa Tegal Luar, Kecamatan Bojongsoang. Wilayah tersebut menghadapi persoalan banjir yang membutuhkan penanganan secara berkelanjutan.
Terkait anggaran sekitar Rp1 miliar yang menjadi bahan perbincangan, Ujang kembali memberikan penjelasan. Ia menyebut anggaran tersebut bukan berasal dari CSR BJB.
“Anggaran yang satu miliar, yang ramai dibicarakan bahwa itu dianggarkan oleh Ketua Pentahelik untuk pengerukan Sungai Cikeruh dan Citarum, itu tidak ada. Kami murni swadaya masyarakat,” tegasnya.
Dalam proses tersebut, Asep Romy Romaya disebut menjadi salah satu inisiator. Dukungan juga datang dari sejumlah unsur yang terlibat dalam penanganan Sungai Cikeruh dan Citarum.
Ujang menyebut Satgas Citarum Harum, Pemerintah Kabupaten Bandung, serta BBWS turut memberikan dukungan. Dukungan tersebut mencakup penyediaan peralatan untuk membantu proses normalisasi sungai.
“Citarum Harum Pak Yanto sebagai Ketua Satgas Citarum Harum, Pak Bupati Dadang Supriatna, dan BBWS Provinsi Jawa Barat mendukung. Salah satunya BBWS menurunkan alat,” ujarnya.
BBWS, kata Ujang, telah menurunkan satu unit alat berat jenis long arm. Namun, kebutuhan alat di lapangan masih cukup banyak.
Sementara itu, Asep Romy Romaya sebelumnya juga telah menurunkan beberapa alat untuk mendukung kegiatan tersebut. Dengan tambahan alat dari BBWS, jumlah alat yang digunakan bertambah.
“BBWS menurunkan satu alat beko long arm. Pak H. Asep Romy Romaya sudah menurunkan sebelumnya tiga alat. Jadi ada empat alat,” kata Ujang.
Meski demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala pembiayaan. Karena itu, menurut Ujang, pihaknya terus mengandalkan kolaborasi dan dukungan berbagai unsur.
Ia juga menjelaskan alasan Asep Romy Romaya ikut mendorong penanganan banjir di kawasan tersebut. Menurut Ujang, Asep memiliki kedekatan dengan wilayah Tegal Luar.
“Pak Haji Asep Romy Romaya itu putra daerah, orang Tegal Luar, Kecamatan Bojongsoang. Dia merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah banjir,” ujarnya.
Menurut Ujang, target utama kegiatan tersebut ialah meminimalkan dampak banjir. Karena itu, pihaknya menjalankan penanganan berdasarkan ukuran dan kajian teknis yang tersedia.
“Kami melaksanakan sesuai dengan gambar dan ukuran yang sudah diukur oleh pihak PUTR. Kami beracuan ke situ,” katanya.
Selanjutnya, pemerintah daerah berpeluang memberikan dukungan lanjutan setelah proses normalisasi sungai berjalan. Salah satunya melalui pembangunan atau penyempurnaan infrastruktur pengaturan aliran air.
Ujang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Bandung dapat membantu pembangunan pintu atau dak pengatur saluran. Infrastruktur tersebut nantinya berfungsi mengatur aliran menuju saluran-saluran kecil di Desa Tegal Luar.
“Di suatu saat ada kendala lagi, mungkin Kabupaten Bandung membantu dari anggaran untuk membuat dak tutup buka ke saluran kecil, ke saluran Desa Tegal Luar,” ujarnya.
Selain pemerintah kabupaten, dukungan dari pemerintah provinsi juga masih terbuka. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada tahapan normalisasi Sungai Cikeruh dan Citarum.
Dengan demikian, Ujang menilai normalisasi sungai menjadi bagian penting dalam rangkaian penanganan banjir. Infrastruktur pengaturan air tidak akan bekerja optimal apabila kapasitas sungai masih terbatas akibat sedimentasi dan kondisi alur sungai.
“Kalau sungainya tidak dikeruk dan tidak dinormalisasi, pintu air tutup buka itu tidak bisa digunakan secara maksimal,” kata Ujang.
Ia berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan tersebut secara utuh. Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan kerja bersama dan kesinambungan program.
Karena itu, ia meminta masyarakat memahami perbedaan antara CSR BJB dengan skema swadaya dan kolaborasi Pentahelix. Klarifikasi tersebut, menurutnya, penting agar informasi mengenai sumber anggaran tidak menimbulkan persepsi yang keliru.
Pada akhirnya, penanganan banjir di Kabupaten Bandung membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, serta lembaga teknis memiliki peran masing-masing.
Melalui kolaborasi tersebut, normalisasi Sungai Cikeruh dan Citarum diharapkan dapat mendukung pengurangan risiko banjir. Selain itu, penanganan juga perlu berjalan berdasarkan kajian teknis dan kebutuhan lapangan.
Ujang menegaskan, pihaknya akan terus mendorong koordinasi antarunsur. Dengan begitu, upaya penanganan banjir dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan terdampak.