Bandung, Info Burinyay – BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi dengan insan media dan influencer di Jawa Barat untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Langkah tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Media Gathering BPJS Ketenagakerjaan bersama insan media dan influencer di Bandung. Kegiatan ini menghadirkan 30 wartawan dan 10 influencer sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai manfaat program perlindungan pekerja.
Melalui kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mendorong komunikasi publik yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, lembaga ini ingin memastikan setiap pekerja memahami manfaat perlindungan dari berbagai risiko pekerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, memaparkan perkembangan kepesertaan, program perlindungan, serta strategi memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan data September 2026, Indonesia memiliki potensi 129,9 juta tenaga kerja. Namun, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai sekitar 50,91 juta pekerja.
Kondisi serupa terlihat di Jawa Barat. Dari potensi 22,5 juta pekerja, baru sekitar 7,9 juta tenaga kerja yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Angka tersebut menunjukkan masih lebarnya kesenjangan perlindungan pekerja. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong edukasi publik dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Saiful menilai media dan influencer memiliki peran penting dalam menjembatani informasi program jaminan sosial kepada masyarakat. Terlebih, pekerja sektor Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) membutuhkan pemahaman yang tepat mengenai manfaat perlindungan.
“Kami selalu intens bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dengan Gubernur KDM. Beliau memiliki program Asuransi Aing dengan memberikan perlindungan bagi 5,4 juta pekerja informal yang tahun depan akan didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Saiful.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu strategi untuk memperluas cakupan perlindungan. Dukungan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota juga menjadi faktor penting dalam menjangkau pekerja yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain memperluas kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan pendekatan pelayanan melalui konsep 3C, yakni Coverage, Care, dan Credibility.
Coverage berfokus pada perluasan perlindungan agar semakin banyak pekerja memperoleh jaminan sosial. Sementara itu, Care menekankan kepedulian dan kemudahan pelayanan bagi peserta.
Adapun Credibility mengutamakan kepercayaan publik melalui pelayanan profesional, penyampaian informasi akurat, serta tata kelola yang baik.
BPJS Ketenagakerjaan juga memperkuat komitmen Value Beyond Protection. Melalui pendekatan ini, lembaga tersebut tidak hanya memberikan perlindungan ketika pekerja menghadapi risiko.
Sebaliknya, BPJS Ketenagakerjaan berupaya menghadirkan nilai tambah sebelum, saat, dan setelah risiko terjadi. Salah satu wujudnya hadir melalui program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA).
Program PEKA membantu peserta dan ahli waris membangun kemandirian ekonomi setelah menerima manfaat perlindungan. Melalui program ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan pembekalan literasi keuangan dan pelatihan keterampilan.
Materi pelatihan mencakup kewirausahaan, kuliner, menjahit, barista, hingga pemasaran digital. Dengan bekal tersebut, penerima manfaat memiliki peluang untuk mengembangkan usaha maupun memasuki dunia kerja.
Selain itu, program ini mendorong ahli waris mengelola santunan secara bijak sesuai kebutuhan dan perencanaan keuangan keluarga. Mereka juga dapat memanfaatkan dana tersebut sebagai modal usaha untuk membangun sumber penghasilan berkelanjutan.
Dengan demikian, manfaat jaminan sosial tidak berhenti pada pembayaran santunan. Lebih jauh, BPJS Ketenagakerjaan berupaya mendukung keberlangsungan kehidupan keluarga pekerja melalui peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi.
Saiful menegaskan, keberhasilan perluasan perlindungan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Karena itu, ia mengajak media dan influencer untuk terus menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, serta mudah dipahami masyarakat.
“Kami mengajak rekan-rekan media dan influencer untuk bersama menggaungkan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja, khususnya sektor BPU dan pekerja rentan, memahami manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan tergerak untuk menjadi peserta,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi tersebut dapat memperluas jangkauan perlindungan sekaligus menghadirkan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Deny Yusyulian, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperkuat kemitraan dengan media dan influencer.
Menurut Deny, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari strategi komunikasi yang adaptif dan berkelanjutan. Melalui inisiatif 904 Jamsfluencer, BPJS Ketenagakerjaan ingin mengembangkan sinergi yang konsisten, kreatif, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi kolaborasi yang semakin kuat dan berkelanjutan. Kami ingin membangun sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan rekan media serta influencer yang konsisten, kreatif, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat,” ungkap Deny.
Ia menilai semakin luas informasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan, semakin besar pula peluang pekerja untuk memperoleh perlindungan.
Melalui penguatan kolaborasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap media dan influencer dapat mengambil peran lebih aktif dalam meningkatkan literasi publik.
Perluasan kepesertaan tidak hanya bergantung pada program perlindungan. Kesadaran pekerja, dukungan pemerintah, serta penyebaran informasi yang tepat juga menentukan keberhasilan menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih luas.
Sinergi bersama insan media dan influencer menjadi salah satu langkah strategis BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat perlindungan pekerja, khususnya mereka yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial ketenagakerjaan.