Rancaekek, Info Burinyay — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, H. Saeful Bachri, SH., M.Ap., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan banjir di Kabupaten Bandung. Ia menyampaikan hal tersebut saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Resto Ayam Kampung Abah Yayat, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Sabtu (18/4/2026).
Dalam forum tersebut, Saeful Bachri langsung menyoroti kompleksitas persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah. Ia menilai, penanganan banjir tidak bisa berjalan parsial. Sebaliknya, semua pihak harus terlibat aktif dan terkoordinasi.
“Pertama, banjir di Kabupaten Bandung tentu tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, semua elemen harus terbuka dan berkolaborasi. Tidak hanya pemerintah kabupaten, tetapi juga provinsi hingga pusat,” ujar Saeful Bachri.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa persoalan banjir berkaitan erat dengan kondisi sungai, tata ruang, hingga perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif menjadi kunci utama dalam merumuskan solusi.
Selain itu, Saeful Bachri juga mendorong penerapan konsep pentahelix sebagai strategi penanganan. Menurutnya, pendekatan ini mampu mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam satu sistem kerja yang terarah.
“Nah, solusi pentahelix ini menuntut setiap komponen punya peran masing-masing, tetapi tetap terkolaborasi dan terkoordinasi. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Kemudian, ia menekankan pentingnya pemetaan wilayah terdampak secara detail. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan segera mengidentifikasi titik-titik rawan banjir di Kabupaten Bandung, termasuk jumlah desa, kecamatan, hingga kampung yang terdampak setiap musim hujan.
“Permasalahan harus teridentifikasi terlebih dahulu. Misalnya, berapa titik banjir di Rancaekek, Baleendah, Majalaya, hingga Bojongsoang. Karena setiap wilayah punya karakter dan penyebab yang berbeda,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah faktor menjadi pemicu utama banjir, mulai dari buruknya sistem drainase, pendangkalan sungai, hingga penyempitan aliran air. Di sisi lain, alih fungsi lahan juga memperparah kondisi, terutama ketika area resapan berubah menjadi kawasan permukiman.
“Bisa jadi tidak ada drainase sejak awal, atau terjadi pendangkalan sungai. Bahkan, lahan kosong yang dulu menjadi resapan air kini berubah menjadi perumahan. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Saeful Bachri meminta evaluasi menyeluruh segera dilakukan. Ia menilai, langkah ini harus melibatkan seluruh stakeholder di Kabupaten Bandung dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pusat.
Dengan demikian, ia berharap penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa koordinasi yang kuat akan mempercepat realisasi solusi di lapangan.
“Kita butuh langkah terpadu. Jika semua pihak bergerak bersama, maka penanganan banjir bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.