Bekasi, Info Burinyay – Pelaksanaan nomor jalan cepat 20 kilometer putri dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 menuai keberatan dari kontingen Kabupaten Bandung. Persoalan muncul setelah seorang atlet asal Kabupaten Bogor yang sebelumnya tidak tercantum sebagai peserta yang diperbolehkan berlomba, ternyata mendapat izin mengikuti pertandingan sesaat sebelum perlombaan dimulai.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan tim atletik Kabupaten Bandung. Pasalnya, kontingen menilai keputusan itu bertentangan dengan hasil kesepakatan dalam rangkaian rapat teknis dan administrasi pertandingan.
Pelatih Atletik Kabupaten Bandung, Agung Mulyawan, menyampaikan keberatan tersebut kepada Info Burinyay di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Minggu (15/11/2026).
Agung menjelaskan, pihaknya baru mengetahui perubahan status atlet Kabupaten Bogor tersebut menjelang pelaksanaan perlombaan. Padahal, sebelumnya kontingen telah berpedoman pada hasil technical meeting dan berita acara yang menjadi dasar pelaksanaan pertandingan.
“Kita sebagai peserta yang taat terhadap peraturan World Athletics hanya berpedoman terhadap hasil daripada technical meeting dan berita acara,” ungkap Agung.
Menurutnya, tim Kabupaten Bandung tidak menerima informasi mengenai start list terbaru sebelum perlombaan berlangsung. Informasi yang mereka pegang sebelumnya juga tidak mencantumkan atlet tersebut sebagai peserta yang mendapat izin bertanding.
Sementara itu, pihak terkait menyebut perubahan sudah tercantum dalam aplikasi pertandingan. Namun, Agung mempertanyakan waktu pembaruan informasi tersebut.
Ia mengungkapkan, perubahan aplikasi baru berlangsung sekitar tengah malam hingga dini hari. Pada waktu tersebut, tim pelatih dan atlet sudah memusatkan perhatian pada persiapan perlombaan.
“Katanya sudah ada di aplikasi game, sementara aplikasi game baru diubah itu tengah malam, bahkan dini hari. Tidak sempat kami melihat segala macamnya karena kita sudah fokus ke perlombaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agung menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses administrasi pertandingan. Ia menyebut hasil manager meeting, informasi melalui info-bator, hingga technical meeting sebelumnya telah membahas dan menyepakati ketentuan peserta.
Bahkan, seluruh keputusan tersebut telah dituangkan dalam berita acara. Para perwakilan kontingen kabupaten dan kota juga telah menyetujui serta menandatangani dokumen kesepakatan.
Agung menjelaskan, beberapa perwakilan daerah memang tidak menghadiri rapat. Namun, berdasarkan mekanisme yang berlaku dalam forum tersebut, ketidakhadiran mereka tetap dianggap menerima hasil keputusan.
Dalam dokumen kesepakatan itu, nama Vioni dari Kabupaten Bogor tidak mendapat persetujuan untuk mengikuti perlombaan. Akan tetapi, menjelang pertandingan, panitia justru mengizinkan atlet tersebut turun berlomba.
“Ini menunjukkan dan membuktikan bahwa atas nama Vioni dari Kabupaten Bogor itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan. Tetapi sesaat sebelum lomba ternyata diperbolehkan,” tegas Agung.
Ia juga menilai langkah Panwasra yang membatalkan keputusan sebelumnya telah mencederai kesepakatan bersama. Terlebih, keputusan tersebut sebelumnya melibatkan dan mendapat persetujuan kontingen kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Menurut Agung, perubahan keputusan sepihak seperti itu berpotensi merugikan kontingen yang sejak awal mengikuti ketentuan resmi pertandingan.
Agung berharap persoalan serupa tidak kembali mewarnai penyelenggaraan Porprov Jawa Barat. Ia mengaku kecewa karena persoalan mengenai keabsahan dan prosedur kepesertaan atlet bukan kali pertama terjadi.
Bahkan, menurutnya, kejadian serupa pernah muncul dalam penyelenggaraan Porda sebelumnya di Jawa Barat.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak memperjelas prosedur kepesertaan sejak awal. Selain itu, penyelenggara harus memastikan setiap keputusan berjalan konsisten dengan hasil rapat dan ketentuan cabang olahraga.
“Kejadian seperti ini jangan sampai terjadi terus. Kejadian ini sebenarnya sudah terjadi juga di Porda-porda sebelumnya dan di Jawa Barat. Jadi sangat-sangat kecewa,” ujarnya.
Meski demikian, Agung menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan asal daerah atlet yang mengikuti kompetisi. Menurutnya, setiap kontingen berhak menghadirkan atlet dari mana pun sepanjang memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Ia menekankan, kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prinsip utama. Dengan demikian, seluruh peserta memiliki kesempatan bertanding secara adil dan transparan.
“Yang membawa atlet dari luar pun kita tidak pernah mempermasalahkan mau bawa atlet dari mana. Yang penting benar-benar mengikuti prosedur yang jelas,” katanya.
Agung juga mengingatkan agar kepentingan lain tidak memengaruhi keputusan teknis pertandingan. Ia berharap penyelenggara melibatkan seluruh pihak dalam pembahasan sebelum mengambil keputusan yang berdampak terhadap peserta.
“Jangan karena ada politisasi ataupun hal-hal lain, kepentingan lainnya, jadi merugikan pihak-pihak yang tidak diajak untuk berdiskusi,” tambahnya.
Di tengah kekecewaan tersebut, Agung tetap memberikan dukungan kepada para atlet Kabupaten Bandung. Ia meminta seluruh atlet tidak kehilangan semangat akibat persoalan yang muncul selama kompetisi.
Menurutnya, urusan keberatan dan perjuangan menyangkut regulasi menjadi tanggung jawab pelatih serta pengurus. Sementara itu, atlet harus tetap menjaga fokus, disiplin, dan semangat bertanding.
“Hal-hal seperti ini biarkan kami pengurus yang fight. Kalian tetap di lapangan semangat,” pesannya kepada para atlet.
Agung menyadari hasil pertandingan kali ini belum sesuai dengan harapan kontingen Kabupaten Bandung. Namun, ia meminta para atlet muda menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga.
Ia juga berharap para atlet terus meningkatkan kemampuan dan membangun karakter olahraga yang lebih baik. Sebab, prestasi tidak hanya berkaitan dengan hasil pertandingan, tetapi juga sikap dan integritas selama berkompetisi.
“Harapan ke depannya kalian yang masih muda-muda, insyaallah bisa lebih baik lagi. Yang pasti kalian lebih ber-attitude dan kalian pemenang atas diri sendiri,” pungkasnya.
Persoalan ini kembali menyoroti pentingnya konsistensi regulasi, transparansi administrasi, dan kepastian keputusan dalam penyelenggaraan kompetisi olahraga daerah.
Melalui evaluasi menyeluruh, penyelenggara diharapkan dapat menjaga kepercayaan seluruh kontingen. Selain itu, Porprov Jawa Barat harus menjadi ruang kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas, profesionalisme, dan prinsip keadilan bagi setiap atlet.