Bandung, Info Burinyay – Polemik anggaran penataan kawasan Gedung Sate kembali mencuat di Jawa Barat. Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana Rp15,82 miliar dalam APBD 2026 untuk penataan Plaza Gedung Sate memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Kebijakan ini dinilai belum menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, secara langsung mempertanyakan urgensi program tersebut. Ia menilai pemerintah provinsi perlu menata ulang prioritas anggaran di tengah berbagai persoalan sosial yang masih berlangsung.
Menurut Maulana, pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat melalui kebijakan ini. “Sangat disayangkan anggaran sebesar ini hanya untuk penataan kawasan. Pemerintah terkesan lebih fokus mempercantik fasilitasnya sendiri, yakni Gedung Sate,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia kemudian membandingkan rencana tersebut dengan kebijakan tahun sebelumnya. Pemerintah menggelontorkan sekitar Rp13,9 miliar untuk penataan gerbang Gedung Sate. Kini, pemerintah kembali mengusulkan anggaran lebih besar untuk proyek lanjutan. Kondisi ini mendorong DPRD untuk mengevaluasi perencanaan dan pengawasan anggaran.
“Ini patut dievaluasi dari sisi perencanaan dan pengawasan. Apakah memang penataan itu menghabiskan anggaran sebesar itu?” katanya.
Di sisi lain, Maulana menyoroti minimnya perhatian terhadap sektor pendidikan dan keagamaan. Ia menyebut pemerintah tidak mengalokasikan bantuan untuk madrasah, pesantren, maupun masjid dalam rencana anggaran 2026. Hal ini memperkuat kesan ketimpangan dalam kebijakan anggaran daerah.
Ia juga menyinggung ketidakjelasan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Selain itu, laporan LKPJ menunjukkan penurunan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Kondisi tersebut menambah daftar persoalan yang harus segera ditangani pemerintah.
“Sangat kontras. Di satu sisi anggaran besar untuk penataan kawasan, tapi bantuan untuk madrasah dan masjid justru tidak tersedia. Padahal, kondisi kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, hingga kualitas pendidikan kita masih menjadi catatan merah,” tegasnya.
Maulana menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Gedung Sate bukan sekadar simbol pemerintahan, tetapi juga representasi kepentingan rakyat.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan harus menjawab persoalan nyata, bukan sekadar menghadirkan keindahan fisik.