Bandung, info Burinyay – DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menyoroti persoalan tambang di kawasan Bogor Barat. Anggota DPRD Jabar, Samsul Hidayat, mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera merealisasikan pembangunan jalan khusus tambang di wilayah Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin.
Menurut Samsul, keberadaan jalan khusus tambang menjadi solusi utama untuk mengakhiri berbagai persoalan yang selama ini membebani masyarakat. Ia menilai aktivitas truk tambang di jalan umum telah memicu kecelakaan, kerusakan infrastruktur, hingga gangguan ekonomi warga.
Samsul mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak boleh lagi menunda keputusan terkait pembangunan jalur khusus tersebut. Sebab, masyarakat sudah terlalu lama menghadapi dampak operasional kendaraan tambang yang bercampur dengan lalu lintas umum.
“Gubernur harus segera memutuskan. Persoalan ini menyangkut keselamatan warga sekaligus keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tambang,” kata Samsul Hidayat kepada media, Senin (11/5/2026).
Selain itu, Samsul mengingatkan adanya komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibangun pada 2025 lalu. Karena itu, ia meminta kesepakatan tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata.
Ia menegaskan, keterlambatan pembangunan jalan khusus tambang hanya akan memperpanjang risiko kecelakaan di kawasan Parungpanjang dan sekitarnya. Bahkan, menurutnya, masyarakat terus berada dalam ancaman setiap hari akibat lalu lalang truk tambang di jalur publik.
“Jangan sampai ada lagi korban jiwa akibat kendaraan tambang yang melintas di jalan yang sama dengan warga,” tegasnya.
Di sisi lain, Samsul menilai penghentian operasional tambang tanpa solusi jangka panjang juga menimbulkan dampak serius. Ia menyebut sektor tambang memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah Bogor Barat.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penertiban tambang, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi warga. Menurutnya, penundaan kebijakan berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas.
“Dampaknya sangat sistemik. Ekonomi warga melemah, pengangguran meningkat, lalu muncul persoalan sosial lain seperti kriminalitas, perceraian, hingga anak putus sekolah,” ungkap politisi Komisi IV DPRD Jabar tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini telah menyelesaikan kajian terhadap aktivitas tambang yang sebelumnya dihentikan. Kajian tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan perusahaan tambang yang memenuhi syarat operasional secara legal dan aman bagi lingkungan.
DPRD Jabar pun berharap pemerintah segera menerbitkan izin bagi perusahaan yang dinilai patuh terhadap aturan. Namun demikian, Samsul menekankan pembangunan jalan khusus tambang tetap harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, pemisahan jalur industri dan jalur masyarakat akan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kecelakaan sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan.
“Kami berharap semua pihak segera menemukan solusi terbaik. Persoalan tambang di Bogor Barat harus selesai dengan solusi yang adil bagi ekonomi, lingkungan, dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.