Baleendah, Info Burinyay – Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 digelar di GOR Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Senin, 19 Januari 2026. Kegiatan ini mempertemukan wakil rakyat tingkat provinsi dengan pemerintah desa serta masyarakat untuk membahas jalannya pemerintahan dan pembangunan desa.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung, Dra. Hj. Tia Fitriani, menghadiri kegiatan tersebut secara langsung. Kehadirannya membuka ruang dialog terbuka antara legislatif dan pemerintah desa. Melalui forum ini, masyarakat menyampaikan aspirasi yang selama ini mereka rasakan di lapangan.
Berbagai persoalan mencuat dalam dialog tersebut. Pemerintah Desa Malakasari menyampaikan kendala anggaran yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan. Keterlambatan pencairan dana serta pengurangan alokasi anggaran menjadi sorotan utama dalam pembahasan.
Menanggapi hal tersebut, Tia Fitriani menyatakan bahwa aspirasi dari desa sangat penting untuk diperjuangkan. Ia mengaku mendengar langsung keluhan yang disampaikan kepala desa beserta jajarannya. Menurutnya, persoalan anggaran memberi dampak nyata terhadap keberlangsungan pembangunan.
“Alhamdulillah, hari ini saya hadir di Desa Malakasari. Saya mendengar langsung berbagai aspirasi. Kepala desa menyampaikan kendala anggaran yang belum terealisasi tepat waktu serta adanya pengurangan. Kondisi ini jelas berpengaruh terhadap pembangunan desa,” ujar Tia Fitriani.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan. Ia mendorong pemerintah desa untuk terus menyampaikan kondisi riil di lapangan. Dengan cara tersebut, pemerintah provinsi dapat melakukan evaluasi kebijakan secara lebih tepat.
Selain persoalan anggaran, Tia Fitriani juga menyinggung pelaksanaan sembilan program unggulan Jabar Istimewa. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan hingga ke tingkat desa. Program ini, kata dia, menyasar kepala desa, perangkat desa, kader PKK, serta unsur pendukung lainnya.
Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang jelas dan strategis. Namun, ia menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada perencanaan. Ia menegaskan pentingnya pengawalan bersama agar pelaksanaan program berjalan sesuai harapan.
“Program unggulan ini sangat baik. Namun, masyarakat juga perlu ikut mengawal. Tanpa pengawasan, program sebaik apa pun tidak akan berjalan maksimal. Evaluasi harus terus dilakukan jika muncul kendala di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Malakasari, Kiki Hanepi, S.Sy., menyampaikan kondisi desanya secara terbuka. Ia menyebut sektor infrastruktur sebagai kebutuhan utama yang belum terpenuhi. Pemangkasan anggaran sejak tahun 2025, menurutnya, menghambat sejumlah rencana pembangunan.
“Kami menyampaikan kepada Bu Dewan bahwa Desa Malakasari membutuhkan dukungan program infrastruktur. Pemangkasan anggaran membuat beberapa rencana pembangunan belum bisa kami jalankan,” ujar Kiki Hanepi.
Ia berharap DPRD Provinsi Jawa Barat dapat memperjuangkan aspirasi tersebut dalam forum resmi, termasuk dalam rapat paripurna. Ia menilai dukungan dari tingkat provinsi sangat menentukan keberlanjutan pembangunan desa.
Meski menghadapi keterbatasan, Kiki Hanepi menegaskan komitmen pemerintah desa untuk mendukung program Jabar Istimewa. Ia menyatakan kesiapan pemerintah desa untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi.
Melalui kegiatan pengawasan ini, sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan pemerintah desa diharapkan semakin kuat. Dengan koordinasi yang baik, pembangunan Desa Malakasari diharapkan berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.