Bandung, Info Burinyay – DPRD Jawa Barat terus membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Salah satu poin yang mengemuka ialah rencana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Namun, DPRD menegaskan bahwa pembahasan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekadar menambah pendapatan sekolah.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menjelaskan pembahasan reaktivasi SPP masih berlangsung. Hingga saat ini, DPRD belum mengambil keputusan akhir. Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut dapat membuka sumber pendanaan baru bagi sekolah apabila pemerintah dan DPRD menyepakatinya.
Menurut Yomanius, tambahan anggaran akan membantu sekolah meningkatkan mutu pembelajaran. Sekolah juga dapat memperkuat kompetensi guru, memperbaiki fasilitas, serta mendukung pengembangan bakat peserta didik.
“Kalau reaktivasi ini berjalan, sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran dan ilmu yang lebih baik. Akan ada peluang anggaran untuk meng-upgrade kompetensi guru, dan proses itu membutuhkan dana,” ujar Yomanius di Bandung, Rabu (15/7).
Selain meningkatkan kualitas guru, sekolah juga memerlukan anggaran untuk memperbaiki ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, hingga fasilitas penunjang lainnya. Menurutnya, kebutuhan pendidikan terus berkembang. Karena itu, sekolah membutuhkan dukungan pendanaan yang lebih luas.
Di sisi lain, DPRD Jawa Barat juga ingin memperkuat kegiatan nonakademik. Langkah tersebut dinilai penting karena prestasi siswa tidak hanya lahir dari pembelajaran di kelas.
“Kami ingin menyiapkan anggaran agar anak-anak bisa mengekspresikan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler atau perlombaan seperti O2SN dan ajang lainnya. Mereka bisa berlomba di jenjang kabupaten, provinsi, hingga nasional dengan dukungan dana dari sana,” lanjutnya.
Yomanius menilai kegiatan ekstrakurikuler mampu membentuk karakter, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengasah kemampuan peserta didik. Oleh sebab itu, sekolah memerlukan anggaran yang cukup agar dapat mengirimkan siswa mengikuti berbagai kompetisi.
Lebih jauh, DPRD Jawa Barat menargetkan peningkatan kualitas lulusan SMA dan SMK negeri. Menurut Yomanius, lulusan harus memiliki daya saing yang lebih kuat. Mereka juga harus siap menghadapi seleksi perguruan tinggi maupun dunia kerja.
Ia menilai tantangan pendidikan semakin besar. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kualitas pembelajaran sejak dini. Sekolah juga harus meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas belajar agar hasil pendidikan semakin optimal.
“Target utamanya adalah agar anak-anak memiliki kualitas yang lebih baik ketimbang sekarang. Tambahan pendanaan melalui reaktivasi SPP dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, yang menjadi bekal penting bagi lulusan sekolah menengah saat bersaing masuk perguruan tinggi,” tegasnya.
Meski pembahasan terus berjalan, DPRD Jawa Barat belum menetapkan kebijakan tersebut. Saat ini, panitia pembahas masih menyusun perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan. DPRD juga terus mengkaji berbagai masukan sebelum mengambil keputusan.
“Saat ini kami sedang menyusun perubahan Perda. Tentu prosesnya harus lebih cepat lebih baik, tetapi kami tidak akan mengabaikan aspek-aspek yang sifatnya prinsipil,” pungkas Yomanius.