Jakarta, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hingga pertengahan Juli 2026, pemerintah daerah telah membentuk 245 koperasi. Dari jumlah itu, 45 unit sudah selesai dibangun dan mulai memperoleh dukungan operasional.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan capaian tersebut setelah menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama 10 Asosiasi Desa Indonesia. Seminar berlangsung di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Dadang Supriatna, Kabupaten Bandung bergerak cepat untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Saat ini, dari 280 desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung, sebanyak 245 koperasi sudah terbentuk. Sebanyak 45 koperasi juga telah selesai secara fisik. Bahkan, beberapa desa sudah menerima kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan koperasi dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Dadang.
Ia menilai perkembangan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah. Selain membangun gedung koperasi, pemerintah juga menyiapkan sarana pendukung agar koperasi segera beroperasi.
Namun, Dadang mengakui masih banyak warga yang belum memahami tujuan program tersebut. Padahal, pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Oleh sebab itu, Dadang meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Koperasi memperluas sosialisasi. Menurutnya, edukasi harus menjangkau seluruh desa agar masyarakat memahami manfaat koperasi.
“Regulasinya sudah ada, tetapi masyarakat secara menyeluruh belum semuanya memahami. Sosialisasi dan edukasi harus terus diperkuat agar masyarakat mengetahui manfaat koperasi ini dan ikut mengawalnya,” ujarnya.
Selain itu, Dadang menegaskan koperasi memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi rakyat. Ia menilai sistem koperasi mampu membangun usaha masyarakat melalui semangat gotong royong.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong seluruh desa memanfaatkan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Langkah tersebut juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.
Dadang juga menilai kehadiran KDMP dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online, judi online, maupun praktik bank emok. Menurutnya, koperasi menawarkan akses ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Koperasi adalah solusi ekonomi kerakyatan. Dengan gerakan koperasi yang kuat, kita berharap masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman online, judi online, maupun bank emok yang merugikan,” katanya.
Selanjutnya, Dadang berharap seminar nasional itu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi desa. Ia optimistis kolaborasi tersebut akan mempercepat pelaksanaan program di seluruh daerah.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai 10 asosiasi desa menjadi mitra strategis pemerintah. Karena itu, kementeriannya terus memperkuat sosialisasi kepada kepala desa dan perangkat desa.
Menurut Yandri, pemahaman yang baik akan mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden. Selain itu, pemerintah ingin memastikan setiap desa mampu mengelola koperasi secara optimal.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan KDMP akan menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat desa. Program tersebut juga akan memperkuat kedaulatan ekonomi desa melalui pengelolaan koperasi yang profesional.
Zulkifli menegaskan pemerintah akan terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian, dan asosiasi desa. Dengan kerja sama tersebut, setiap koperasi diharapkan mampu berkembang, melayani masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.