Jakarta, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat langkah menuju swasembada telur melalui pengembangan peternakan ayam petelur berbasis pemberdayaan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Farida Farichah di Kantor Kementerian Koperasi RI, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Dalam audiensi tersebut, Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS memaparkan strategi ketahanan pangan daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa. Melalui program ini, Pemkab Bandung menempatkan sektor peternakan sebagai motor penggerak kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan.
Sebagai langkah awal, Pemkab Bandung akan memulai program ketahanan pangan pada Januari mendatang. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan minimal satu titik peternakan ayam petelur di setiap desa. Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan keterlibatan langsung masyarakat desa.
Selanjutnya, Pemkab Bandung menyusun target jangka panjang berupa pembangunan 4.328 titik kandang ayam petelur. Pemerintah daerah akan menyesuaikan model kandang dengan kondisi wilayah. Oleh karena itu, program ini mencakup kandang individu maupun kandang komunal di tingkat RW.
“Langkah ini kami siapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi telur masyarakat Kabupaten Bandung yang mencapai sekitar 1.000 ton per bulan atau setara 16 juta butir telur,” ujar Kang DS.
Selain memenuhi kebutuhan pangan, Kang DS menilai sektor peternakan ayam petelur memiliki potensi ekonomi yang besar. Terlebih lagi, peluang tersebut semakin terbuka seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program nasional tersebut diperkirakan mendorong perputaran ekonomi hingga Rp5,4 triliun di Kabupaten Bandung.
Oleh sebab itu, Pemkab Bandung memanfaatkan momentum ini untuk mendorong kemandirian pangan daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga berupaya mengurangi ketergantungan pasokan telur dari luar wilayah. Pada saat yang sama, program ini membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.
“Kami melihat momentum ini sebagai peluang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberdayakan pemuda melalui Karang Taruna,” tambah Kang DS.
Dalam skema pelaksanaan, Pemkab Bandung melibatkan sejumlah pihak strategis. Pertama, Bank BJB mendukung pembiayaan program. Kedua, Karang Taruna menjalankan kegiatan di lapangan. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM berperan sebagai offtaker.
Selain menggandeng mitra strategis, Pemkab Bandung mengadopsi model pengembangan sentra peternakan ayam petelur yang telah berhasil diterapkan di Kabupaten Blora. Dengan model tersebut, pemerintah daerah berharap rantai produksi dan distribusi dapat berjalan lebih efisien.
Kang DS juga menegaskan kesiapan Kabupaten Bandung dari sisi sumber daya. Saat ini, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dan sumber daya manusia di 280 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Menurut Kang DS, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, pemerintah daerah, perbankan, dan Kementerian Koperasi perlu bergerak bersama secara konsisten.
“Kami optimistis kolaborasi ini mampu memperkuat ketahanan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Farida Farichah menyampaikan dukungan penuh terhadap program swasembada telur Kabupaten Bandung. Ia menilai program tersebut sejalan dengan upaya penguatan usaha rakyat.
Lebih lanjut, Farida menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan akses permodalan. Menurutnya, kedua aspek tersebut masih menjadi tantangan utama bagi peternak pemula. Karena itu, Kementerian Koperasi siap mendorong skema pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan dukungan pemerintah pusat serta kolaborasi lintas sektor, program swasembada telur Kabupaten Bandung berpotensi menjadi model pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pangan di tingkat nasional.