Cangkuang, Info Burinyay — Bupati Bandung Dadang Supriatna mendorong pondok pesantren di Kabupaten Bandung membangun kemandirian ekonomi melalui sektor pertanian, peternakan, hingga wisata berbasis pesantren. Langkah itu dinilai sejalan dengan program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dorongan tersebut disampaikan Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS saat menghadiri agenda Ngobrol tentang Pesantren (Ngonten) di Pondok Pesantren Miftahul Jaza, Kampung Gemuruh, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Kamis (29/5/2026).
KDS menilai pesantren perlu memperluas peran selain sebagai pusat pendidikan agama. Karena itu, ia mengajak pesantren mengembangkan sektor produktif agar mampu menciptakan sumber pendapatan mandiri.
“Pesantren jangan hanya fokus pada pembelajaran Al-Qur’an, fikih, maupun kitab kuning. Pesantren juga harus mengembangkan usaha produktif seperti pertanian, peternakan, dan wisata berbasis pesantren,” ujar KDS.
Menurutnya, pengembangan usaha produktif mampu meningkatkan kesejahteraan pesantren dan para santri. Dengan cara itu, pesantren tidak terus bergantung pada bantuan maupun sumbangan.
“Ini menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan pondok pesantren agar tidak hanya mengandalkan sumbangan,” katanya.
Selain itu, KDS mengajak pesantren memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan produktif. Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bandung siap mendukung pengembangan tersebut melalui kolaborasi dengan berbagai dinas.
KDS mencontohkan pesantren di Kecamatan Pangalengan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata pesantren. Menurut dia, pesantren dapat bekerja sama dengan dinas pariwisata, pertanian, dan peternakan untuk memperkuat program tersebut.
“Pesantren di Kecamatan Pangalengan misalnya, bisa memiliki ciri khas wisata dan berkolaborasi dengan dinas pariwisata, pertanian, peternakan, dan lainnya. Saya sebagai Bupati Bandung akan berjibaku membantu perkembangan pesantren di Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Lebih lanjut, KDS menyebut keberadaan pesantren semakin kuat setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pesantren. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pihak memberi ruang lebih besar bagi pesantren dalam pembangunan daerah.
Meski demikian, KDS tetap mengingatkan pengelola pesantren untuk menjaga fungsi utama sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan akhlak.
Di sisi lain, KDS juga meminta pesantren ikut mendukung program ketahanan pangan dan penanganan sampah. Menurut dia, pesantren dapat mengelola lahan kosong untuk pertanian sekaligus menjaga kebersihan lingkungan pesantren.
“Pesantren tentu menghasilkan sampah setiap hari. Karena itu, saya berharap pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik agar tidak menumpuk dan berserakan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, KDS menyampaikan komitmennya bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Anggota DPR RI Asep Romi Romaya untuk membantu penyediaan air bersih dan penyelesaian administrasi pertanahan milik yayasan maupun pesantren.
KDS mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kantor ATR/BPN agar proses legalitas tanah pesantren berjalan lebih cepat.
“Jika penyelesaiannya sulit di tingkat daerah, maka kita akan audiensi langsung dengan Menteri ATR/BPN maupun DPR RI,” kata KDS.
Ia juga meminta pengelola pesantren tidak khawatir dalam mengurus administrasi maupun perizinan. Sebab, pemerintah daerah siap mendampingi proses tersebut hingga tuntas.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, KDS turut menyerahkan beasiswa pendidikan Strata Dua (S2) kepada Duta Pesantren asal Kabupaten Bandung.