Bandung, Info Burinyay — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyiapkan terobosan kebijakan afirmatif dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran (TA) 2026/2027. Dua agenda utama mencakup program Sapa Disabilitas serta penguatan anggaran pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga.
Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, mengatakan gagasan Sapa Disabilitas lahir dari evaluasi internal. Evaluasi itu menemukan kebutuhan kanal aspirasi yang lebih dekat dengan kelompok disabilitas.
Karena itu, Sekretariat DPRD Jawa Barat mendorong mekanisme komunikasi yang lebih proaktif. Mekanisme tersebut akan membantu penyandang disabilitas menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan secara langsung kepada DPRD.
“Rencananya di 2027, kita akan meluncurkan program Sapa Disabilitas agar memudahkan kelompok disabilitas menyampaikan aspirasi, keluhan hingga masukan ke DPRD Jawa Barat,” ujar Dodi saat ditemui di Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).
Melalui program itu, jajaran DPRD Jawa Barat akan mendatangi berbagai wilayah kabupaten dan kota. Sekretariat DPRD menargetkan program tersebut menjangkau sedikitnya 12 ribu penyandang disabilitas di berbagai daerah Jawa Barat.
Tim pelaksana akan menggali persoalan yang masyarakat hadapi melalui pertemuan langsung. Beberapa isu utama mencakup aksesibilitas, layanan publik, serta perlindungan sosial.
Pendekatan tersebut membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara DPRD dan kelompok disabilitas. Selain itu, pertemuan langsung dapat membantu DPRD memahami kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi lapangan.
Sekretariat DPRD Jawa Barat juga memasukkan penguatan isu perempuan dalam Renja TA 2026/2027. Agenda tersebut mencakup pemberdayaan perempuan, ketahanan keluarga, serta dukungan terhadap program kesehatan masyarakat.
Dodi mengatakan pihaknya akan menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung agenda tersebut. DPRD Jawa Barat juga akan memperkuat keterlibatan langsung dalam sejumlah kegiatan masyarakat.
“Kita akan menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung isu perempuan ini. Nanti dalam pelaksanaannya DPRD Jawa Barat akan datang langsung ke posyandu-posyandu, mendukung program PKK, hingga membantu penanganan stunting di daerah,” tambah Dodi.
DPRD Jawa Barat akan menyentuh sejumlah kegiatan di tingkat masyarakat melalui agenda tersebut. Posyandu menjadi salah satu titik kegiatan karena layanan tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan ibu dan anak.
Selain itu, dukungan terhadap program PKK dapat memperkuat aktivitas pemberdayaan perempuan dan keluarga. Agenda tersebut juga membuka peluang kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, kader, serta masyarakat.
Pada sektor kesehatan, DPRD Jawa Barat turut memberi perhatian terhadap penanganan stunting. Upaya tersebut berkaitan dengan kebutuhan intervensi sejak masa pertumbuhan anak.
Selanjutnya, kedua agenda tersebut membawa fokus yang saling melengkapi. Sapa Disabilitas memperluas akses kelompok disabilitas terhadap ruang aspirasi. Sementara itu, penguatan isu perempuan menyentuh aspek pemberdayaan keluarga dan kesehatan masyarakat.
Sekretariat DPRD Jawa Barat akan menyelaraskan kedua agenda tersebut dengan proses penyusunan Renja TA 2026/2027. Proses itu juga akan mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.
Melalui Renja tersebut, Sekretariat DPRD Jawa Barat tidak hanya menempatkan pembangunan fisik sebagai perhatian. Agenda sosial juga mendapat ruang melalui penguatan partisipasi kelompok disabilitas, pemberdayaan perempuan, ketahanan keluarga, dan dukungan kesehatan dasar.
Program Sapa Disabilitas juga membuka peluang bagi DPRD untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat. Data dan aspirasi yang muncul dari lapangan selanjutnya dapat menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan.
Pada saat yang sama, penguatan anggaran untuk isu perempuan dapat mendukung kegiatan yang menyentuh kebutuhan keluarga. Posyandu, PKK, serta penanganan stunting menjadi beberapa sektor yang mendapat perhatian dalam agenda tersebut.
Rencana itu kini memasuki tahapan penyusunan dan penyesuaian program kerja. Sekretariat DPRD Jawa Barat akan menyesuaikan pelaksanaan setiap agenda dengan ketentuan perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
Melalui dua agenda tersebut, DPRD Jawa Barat membuka ruang yang lebih luas bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat perhatian terhadap kelompok disabilitas, perempuan, keluarga, dan kesehatan anak di Jawa Barat.