Karawang, Info Burinyay – Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) perlu memperkuat perannya sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan sumber informasi kredibel di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Sri Rahayu, S.H., mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat peran KIM semakin strategis. Menurutnya, KIM tidak cukup hanya menyebarkan informasi, tetapi juga perlu membantu masyarakat memahami, memilah, dan mengelola informasi secara bijak.
Pandangan tersebut Sri Rahayu sampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Balai Indung Nyi Pager Asri, Kabupaten Karawang, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar Nidar Nadrotun Naim Sujana, KIM Karawang, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), serta sejumlah insan media di Kabupaten Karawang.
Sri Rahayu menjelaskan transformasi digital memberi peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan luas. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan karena masyarakat menghadapi informasi palsu, disinformasi, serta berbagai konten yang tidak memiliki sumber jelas.
Karena itu, masyarakat membutuhkan kemampuan literasi digital agar mampu menilai informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Literasi tersebut juga penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi mampu melihat sumber, konteks, dan manfaat sebuah informasi.
“KIM memiliki posisi penting dalam membantu masyarakat mendapatkan dan mengelola informasi yang bermanfaat. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilih informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sri Rahayu.
Menurut Sri Rahayu, kedekatan KIM dengan masyarakat menjadi modal penting untuk membangun komunikasi dua arah. Melalui kedekatan tersebut, KIM dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi publik dengan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat.
Sebaliknya, KIM juga dapat menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, persoalan, serta aspirasi kepada pemerintah. Dengan pola tersebut, KIM tidak hanya menjalankan fungsi penyebaran informasi, tetapi ikut memperkuat komunikasi publik di tingkat lokal.
Sri Rahayu juga mendorong KIM meningkatkan kapasitas anggotanya dalam memanfaatkan berbagai platform digital. Menurutnya, perkembangan teknologi berlangsung cepat sehingga kemampuan sumber daya manusia perlu mengikuti perubahan tersebut.
“Perkembangan teknologi harus diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya secara produktif,” katanya.
Lebih lanjut, Sri Rahayu menilai peningkatan kapasitas KIM perlu mencakup kemampuan mengelola informasi dan memahami perkembangan media digital. KIM juga perlu memiliki kemampuan melakukan verifikasi agar informasi yang mereka sampaikan memiliki dasar yang jelas.
Dengan kemampuan tersebut, KIM dapat membantu masyarakat menghadapi berbagai informasi yang muncul setiap hari. KIM juga dapat mendorong warga agar lebih kritis ketika menerima informasi dari media sosial maupun berbagai platform digital.
Di sisi lain, Sri Rahayu menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan perubahan dari sistem konvensional menuju teknologi digital. Transformasi tersebut juga perlu meningkatkan kualitas komunikasi publik dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
Dalam konteks itu, KIM dapat mengambil peran sebagai salah satu kekuatan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, terbuka, dan inklusif. Peran tersebut semakin penting karena masyarakat kini menghadapi volume informasi yang terus meningkat.
KIM juga dapat membantu masyarakat memanfaatkan teknologi untuk kegiatan produktif. Selain menyebarkan informasi publik, KIM dapat ikut mengenalkan potensi lokal, memperluas akses informasi, dan membangun komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
Menurut Sri Rahayu, kemampuan tersebut akan membuat KIM semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, KIM perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan aktivitasnya.
Ia berharap penguatan kapasitas tersebut dapat membuat KIM semakin mampu menjalankan fungsi komunikasi publik secara efektif. Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki bekal yang lebih kuat untuk menghadapi informasi yang beredar di ruang digital.
“Harapannya, KIM bisa terus beradaptasi, meningkatkan kapasitas, dan menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang informatif, kritis, serta mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik,” ujar Sri Rahayu.
Melalui penguatan peran tersebut, KIM dapat berkembang sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. KIM juga dapat membantu membangun budaya informasi yang sehat dengan mendorong masyarakat untuk lebih kritis, cermat, dan produktif dalam menggunakan teknologi digital.
Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya menghadirkan arus informasi yang semakin cepat. Perkembangan tersebut juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk memperluas partisipasi publik dan membangun komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah.