Soreang, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat dukungan terhadap program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bupati Bandung Dadang Supriatna atau KDS menegaskan komitmen tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Perbaikan RTLH di Kabupaten Bandung, Senin (19/10/2026).
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Selain itu, program tersebut mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
KDS menyebut Kabupaten Bandung memperoleh alokasi program bedah rumah yang menempatkannya pada posisi kedua secara nasional setelah Kabupaten Toba. Sementara itu, Jawa Barat mencatat alokasi tertinggi di tingkat provinsi.
“Jawa Barat adalah tertinggi secara nasional dan Kabupaten Bandung kedua setelah Kabupaten Toba,” ujar KDS.
Menurut KDS, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan bantuan untuk memperbaiki 3.047 unit rumah di Kabupaten Bandung. Jumlah tersebut menjadi peluang besar untuk mempercepat penanganan hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.
Namun, pemerintah daerah perlu memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran. Karena itu, KDS menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa.
Ia mengajak seluruh pihak untuk mengambil peran aktif dalam menyelesaikan persoalan RTLH. Dengan demikian, bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Mari kita sama-sama selesaikan persoalan ini,” katanya.
Selain percepatan pembangunan, KDS menyoroti persoalan rumah yang berdiri di atas lahan milik PTPN. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan dan koordinasi yang cermat agar pelaksanaan program tidak menemui kendala.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan keakuratan data penerima manfaat. KDS meminta kepala desa dan camat turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi rumah serta mencocokkan data warga.
“Kepala desa harus wajib turun ke lapangan untuk memastikan kelancaran program ini,” tegasnya.
Selanjutnya, KDS mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan aplikasi pendataan untuk mempercepat proses validasi RTLH. Langkah ini penting untuk meminimalkan kesalahan data dan mencegah bantuan salah sasaran.
Pada saat yang sama, komunikasi antara kepala desa, camat, dan satuan kerja (satker) harus berjalan efektif. Koordinasi tersebut juga perlu melibatkan masyarakat agar setiap tahapan program berlangsung transparan.
“Jangan sampai ada miskomunikasi antara pihak di lapangan dan masyarakat,” katanya.
KDS turut meminta para kepala desa mendampingi warga penerima manfaat selama pelaksanaan program. Menurutnya, pemimpin di tingkat desa memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak.
“Kepala desa harus mempunyai empati, sosial, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap warganya,” ujarnya.
Lebih lanjut, KDS mengingatkan penerima bantuan agar memanfaatkan dukungan pemerintah secara optimal. Ia juga mendorong semangat gotong royong dalam proses perbaikan rumah agar hasilnya memberikan manfaat jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Bandung berharap program BSPS dapat membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan, validasi data, dan pendampingan warga perlu berjalan beriringan.
KDS juga berharap pemerintah dapat meningkatkan alokasi bantuan pada tahun berikutnya. Harapan tersebut sejalan dengan upaya memperluas jangkauan program bagi masyarakat yang masih membutuhkan hunian layak.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih ditingkatkan lagi jumlah bantuannya,” harapnya.
Melalui kolaborasi lintas pemerintahan dan keterlibatan masyarakat, Kabupaten Bandung menargetkan pelaksanaan program bedah rumah berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi warga penerima manfaat.