Bandung, Info Burinyay – DPRD Jawa Barat kembali meneruskan aspirasi mahasiswa kepada DPR RI. Kali ini, DPRD Jabar menyampaikan aspirasi mahasiswa Universitas Langlangbuana yang menyoroti persoalan kerusakan ekologis, konflik agraria, supremasi hukum, demokrasi, hingga evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menyampaikan harapan agar pihak berwenang menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut sesuai tugas dan kewenangannya. Ia menegaskan pentingnya mekanisme yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Sesuai dengan aspirasi mahasiswa yang kami terima (dari mahasiswa Universitas Langlangbuana), kami berharap aspirasi tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan, kompetensi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harap Buky Wibawa, Kamis (22/10/2026).
Langkah ini melanjutkan upaya DPRD Jabar dalam menyalurkan suara mahasiswa kepada lembaga yang memiliki kewenangan di tingkat pusat. Sebelumnya, DPRD Jabar juga menerima aspirasi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Universitas Pasundan.
Aspirasi dari berbagai perguruan tinggi tersebut mencakup persoalan pendidikan, perekonomian, ketenagakerjaan, demokrasi, pemerataan pembangunan, dan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, DPRD Jabar kembali mendorong agar aspirasi mahasiswa mendapat perhatian dari pihak terkait.
Mahasiswa Soroti Kerusakan Ekologis dan Konflik Agraria
Dalam penyampaian aspirasi kali ini, mahasiswa Universitas Langlangbuana menempatkan persoalan lingkungan dan agraria sebagai salah satu isu utama. Mereka mendesak pemerintah menghentikan kerusakan ekologis sekaligus menyelesaikan konflik agraria yang berdampak pada masyarakat.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut perlu mencakup pencegahan dini, pengelolaan lahan gambut, kesiapsiagaan di wilayah rawan, keterbukaan data, serta perlindungan bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, mereka menuntut penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Mahasiswa juga mendorong pemulihan ekosistem serta pengawasan ketat terhadap pemegang izin.
Pada persoalan agraria, mahasiswa mendesak penyelesaian konflik secara adil. Mereka menekankan perlindungan hak masyarakat atas tanah dan ruang hidup. Mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penguasaan serta pemanfaatan lahan yang berpotensi memicu ketimpangan dan konflik.
Desak Supremasi Hukum dan Perlindungan Demokrasi
Selain persoalan lingkungan, mahasiswa Universitas Langlangbuana menyoroti penghormatan terhadap konstitusi dan penegakan prinsip demokrasi. Mereka mendesak negara menjaga supremasi hukum, independensi penegakan hukum, serta kesetaraan di hadapan hukum tanpa tebang pilih.
Mahasiswa juga menolak segala bentuk pembatasan kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi secara damai. Mereka menilai negara perlu menjamin ruang demokrasi sekaligus melindungi gerakan masyarakat sipil.
Selanjutnya, mahasiswa meminta evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara yang berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan. Mereka juga menyoroti pentingnya keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak konstitusional rakyat.
Tuntutan tersebut menempatkan penegakan hukum dan kebebasan sipil sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, mahasiswa mendorong penyelenggara negara menjalankan kewenangannya dengan tetap menghormati konstitusi dan hak masyarakat.
Minta Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pada tuntutan berikutnya, mahasiswa Universitas Langlangbuana mendesak evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menyoroti sejumlah bidang, mulai dari penanganan krisis ekologis, konflik agraria, penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan kepentingan rakyat.
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi daya beli, biaya hidup, kesempatan kerja, kualitas pekerjaan, ketimpangan kesejahteraan, dan kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar.
Menurut tuntutan mereka, pemerintah perlu memastikan arah kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada indikator pertumbuhan. Sebaliknya, kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan manfaat yang masyarakat rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Di samping itu, mahasiswa mendesak pertanggungjawaban politik penyelenggara negara melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Mereka menekankan perlunya evaluasi kinerja berdasarkan bukti yang dapat diuji serta berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.
DPRD Jabar Dorong Aspirasi Mendapat Tindak Lanjut
Penyampaian aspirasi mahasiswa Universitas Langlangbuana menambah daftar persoalan publik yang DPRD Jabar teruskan kepada DPR RI. Isu-isu tersebut memperlihatkan perhatian mahasiswa terhadap kebijakan lingkungan, keadilan agraria, kualitas demokrasi, pelayanan dasar, dan arah pembangunan nasional.
Melalui penyampaian aspirasi ini, DPRD Jabar berharap lembaga yang berwenang dapat mencermati setiap tuntutan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tindak lanjut setiap aspirasi tetap bergantung pada kewenangan lembaga terkait serta mekanisme yang tersedia.
Dengan demikian, penyaluran aspirasi mahasiswa menjadi bagian dari upaya menyampaikan pandangan masyarakat kepada pengambil kebijakan. DPRD Jabar berharap proses tersebut dapat membuka ruang tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan publik.