Bandung, Info Burinyay – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun APBD Tahun Anggaran 2027 dengan orientasi yang lebih kuat terhadap hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran daerah tidak boleh sekadar mengejar besaran penyerapan, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Penyampaian berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (30/10/2026).
Dalam pandangan fraksinya, Daddy menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD harus mengacu pada capaian pembangunan yang terukur. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program memiliki sasaran jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Keberhasilan APBD harus diukur dari dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan antarwilayah,” ujar Daddy.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyajikan laporan realisasi anggaran. Sebaliknya, setiap rupiah belanja daerah harus memiliki kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.
Oleh sebab itu, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jabar memperkuat kualitas perencanaan, ketepatan alokasi, serta pengawasan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, APBD 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif, produktif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dari sisi pendapatan daerah, Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,211 triliun. Target tersebut perlu mendapat dukungan strategi optimalisasi yang realistis dan berbasis pemetaan potensi ekonomi daerah.
Daddy menilai, Pemprov Jabar harus menyusun proyeksi pendapatan berdasarkan kalkulasi potensi riil. Langkah tersebut penting untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan eksternal.
Untuk mencapai target tersebut, Fraksi Gerindra mendorong integrasi data perpajakan dan digitalisasi pelayanan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat sistem pencegahan kebocoran penerimaan.
Tidak hanya itu, optimalisasi aset milik daerah juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah harus meningkatkan pemanfaatan aset agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Fraksi Gerindra turut mendorong peningkatan dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, upaya tersebut harus mengutamakan efisiensi dan produktivitas usaha. Pemerintah juga perlu menghindari kebijakan yang menambah beban ekonomi masyarakat kecil maupun pelaku usaha rentan.
Selain PAD, Fraksi Gerindra menyoroti proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp10,9 triliun.
Menurut Daddy, angka tersebut membutuhkan perencanaan yang cermat. Sebab, keterlambatan pencairan maupun perubahan alokasi transfer dapat memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, Pemprov Jabar perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak awal. Pemerintah harus memiliki skenario pengelolaan anggaran apabila terjadi perubahan kebijakan transfer pusat.
Dengan persiapan tersebut, pelaksanaan program prioritas tidak mudah terganggu. Selain itu, pemerintah dapat menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari risiko ketidakseimbangan keuangan daerah.
Pada sisi belanja, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jabar memperketat disiplin fiskal. Evaluasi terhadap belanja operasi dan pengeluaran rutin administratif menjadi salah satu langkah yang perlu mendapat perhatian.
Menurut Fraksi Gerindra, pemerintah harus mengendalikan pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah signifikan. Sebaliknya, anggaran perlu diarahkan pada program produktif yang mendukung pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah.
Selanjutnya, Daddy menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja modal. Pemerintah daerah perlu mengutamakan pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat jangka panjang.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi konektivitas jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, jaringan irigasi pertanian, serta infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir.
Fraksi Gerindra menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mempertimbangkan pemerataan proyek secara administratif. Pemerintah harus mendasarkan keputusan pada kebutuhan lapangan dan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Penentuan titik lokasi pembangunan harus berpijak pada urgensi lapangan, kebutuhan riil masyarakat, potensi ekonomi, dan upaya menekan disparitas antarwilayah,” tegas Daddy.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar setiap daerah. Selain itu, infrastruktur yang pemerintah bangun harus memperkuat konektivitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jabar memberikan tanggapan resmi secara komprehensif terhadap seluruh materi pemandangan umum fraksi.
Jawaban pemerintah, menurut Fraksi Gerindra, harus memuat penjelasan yang terukur dan berbasis data. Cakupannya meliputi rincian alokasi anggaran, indikator keberhasilan program, kelompok penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan.
Selain itu, kejelasan indikator capaian menjadi penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Dengan indikator yang terukur, masyarakat juga dapat mengetahui sejauh mana anggaran daerah menghasilkan manfaat pembangunan.
Fraksi Gerindra memandang penyusunan APBD 2027 sebagai momentum untuk memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, besarnya anggaran tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan Jawa Barat. Lebih dari itu, manfaat program, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pelayanan, dan penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.
Melalui pemandangan umum tersebut, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya APBD 2027 yang disiplin secara fiskal, tepat sasaran dalam alokasi, serta mampu menghadirkan dampak pembangunan yang nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.