Dunia mulai mengubah cara mengukur kemajuan bangsa. Indonesia pun perlu melihat lebih jauh dari angka pertumbuhan ekonomi dan memastikan rakyat benar-benar menikmati hasil pembangunan.
Oleh: H. TB Raditya Indrajaya
Pertumbuhan ekonomi sering menjadi panggung utama keberhasilan pembangunan sebuah negara. Ketika angka pertumbuhan menembus 5 persen, optimisme pemerintah meningkat. Begitu pula ketika investasi bertambah dan pembangunan infrastruktur meluas.
Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang kerap luput dari perayaan angka tersebut: apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar membuat kehidupan seluruh rakyat semakin sejahtera?
Di balik statistik yang menggembirakan, masih banyak keluarga menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Seorang ayah harus menghitung ulang biaya pendidikan anak. Seorang ibu mengatur uang belanja hingga rupiah terakhir. Sementara itu, seorang sarjana terus mengirim lamaran pekerjaan tanpa kepastian mendapatkan pekerjaan.
Ironisnya, semua persoalan tersebut berlangsung di tengah perekonomian yang secara statistik menunjukkan pertumbuhan.
Jangan-jangan, yang tumbuh pesat justru angka ekonominya, sementara kemampuan rakyat untuk bertahan hidup semakin diuji.
Pertanyaan inilah yang mendorong dunia mengembangkan paradigma baru dalam mengukur kemajuan sebuah bangsa. Konsep tersebut dikenal dengan istilah Beyond GDP.
Gagasan ini mengajak pemerintah melihat pembangunan secara lebih utuh. Ukurannya tidak lagi berhenti pada nilai produksi barang dan jasa. Kualitas kehidupan manusia, pemerataan kesempatan, ketahanan sosial, serta keberlanjutan lingkungan juga harus mendapat perhatian.
Indonesia sudah waktunya serius membicarakan perubahan paradigma tersebut.
Dunia Mulai Mengubah Cara Mengukur Kemajuan
Pada 7 Mei 2026, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkenalkan laporan Counting What Counts: A Compass of Progress for People and Planet.
Laporan tersebut menawarkan 31 indikator untuk melengkapi pengukuran GDP. Indikator itu mencakup kesejahteraan manusia, keadilan, ketahanan, dan keberlanjutan lingkungan.
Artinya, Beyond GDP bukan gerakan untuk menghapus GDP. Pendekatan ini justru ingin melengkapi ukuran ekonomi agar pemerintah memperoleh gambaran pembangunan yang lebih menyeluruh.
Sejumlah negara telah lebih dahulu mengembangkan pendekatan serupa.
Bhutan memperkenalkan Gross National Happiness. Selandia Baru mengembangkan Wellbeing Budget. Sementara itu, Skotlandia menerapkan National Performance Framework yang memperhitungkan berbagai dimensi kesejahteraan.
Negara-negara tersebut tetap menggunakan ukuran ekonomi konvensional. Namun, mereka mulai menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan, bukan sekadar unsur dalam perhitungan produksi.
Pemikirannya sebenarnya sederhana.
Untuk apa negara semakin kaya jika rakyatnya tidak semakin sejahtera?
Apa manfaat gedung yang semakin tinggi apabila kualitas hidup masyarakat tidak ikut meningkat? Lalu, untuk apa jalan tol semakin panjang jika perjalanan menuju kehidupan layak masih terasa begitu jauh?
Pembangunan tidak boleh berhenti pada kemegahan fisik. Keberhasilannya harus tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Jangan sampai kita membangun negeri seperti membangun pusat perbelanjaan. Gedungnya megah, lampunya terang, dan eskalatornya berjalan. Namun, sebagian rakyat hanya sanggup melihat-lihat.
Masuk gratis, membeli belum tentu.
GDP Menghitung Produksi, Beyond GDP Menghitung Kehidupan
Perbedaan kedua pendekatan tersebut sebenarnya cukup sederhana.
GDP menghitung nilai barang dan jasa yang sebuah negara hasilkan dalam periode tertentu. Sebaliknya, Beyond GDP mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar.
Siapa yang menikmati hasil produksi tersebut? Bagaimana kualitas kehidupan masyarakat? Apakah pertumbuhan menciptakan kesempatan yang adil? Mampukah pembangunan bertahan untuk generasi berikutnya?
Bayangkan dua daerah dengan kondisi berbeda.
Daerah pertama mencatat pertumbuhan ekonomi 7 persen. Investasi masuk, pabrik berdiri, dan pembangunan infrastruktur berlangsung pesat.
Namun, sebagian pekerja masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Sungai tercemar, biaya perumahan meningkat, dan anak-anak dari keluarga miskin menghadapi keterbatasan pendidikan.
Sebaliknya, daerah kedua hanya mencatat pertumbuhan 4 persen.
Meski lebih lambat, pendapatan riil masyarakat meningkat. Kemiskinan menurun, pelayanan kesehatan membaik, akses air bersih semakin luas, dan kesempatan kerja semakin merata.
Jika hanya menggunakan angka pertumbuhan GDP, daerah pertama terlihat lebih unggul.
Akan tetapi, pendekatan Beyond GDP memberikan gambaran berbeda. Daerah kedua mungkin menawarkan kualitas pembangunan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Pertumbuhan ekonomi tetap penting. Namun, pemerintah juga harus memperhitungkan manfaat dan biaya sosial yang menyertainya.
Sebab, pembangunan bukan perlombaan memperbesar angka. Pembangunan merupakan proses memperbaiki kehidupan manusia.
Kalau hanya ingin melihat angka yang terus naik, kita sebenarnya tidak perlu membuat kebijakan ekonomi yang rumit.
Lihat saja umur kita. Setiap tahun pasti bertambah.
Namun, apakah setiap tahun kita otomatis semakin sehat, kaya, dan bahagia?
Belum tentu.
Bahkan, terkadang yang ikut naik justru kolesterol, tekanan darah, dan cicilan.
Indonesia Memiliki Data, tetapi Harus Lebih Berani Menggunakannya
Indonesia sebenarnya sudah mempunyai berbagai instrumen untuk mengukur kesejahteraan.
Ada Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, rasio Gini, tingkat pengangguran, serta indikator kesehatan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, persoalannya bukan karena Indonesia tidak memiliki data.
Tantangan sebenarnya terletak pada penggunaan indikator tersebut sebagai dasar menentukan keberhasilan kebijakan.
Selama ini, pertumbuhan ekonomi sering memperoleh perhatian utama dalam komunikasi pembangunan. Sementara itu, indikator kesejahteraan lainnya terkadang hanya menjadi pelengkap.
Padahal, masyarakat tidak menjalani kehidupan berdasarkan angka GDP.
Seorang kepala keluarga menjalani kehidupan berdasarkan penghasilan, pengeluaran, kesehatan keluarga, pendidikan anak, dan harapan terhadap masa depan.
Bagi seorang ibu rumah tangga, ukuran kesejahteraan sangat sederhana: apakah uang belanja hari ini lebih mencukupi dibandingkan tahun lalu?
Lain halnya dengan seorang pekerja. Pertanyaan utamanya adalah apakah kenaikan penghasilan mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup?
Sementara itu, petani membutuhkan harga jual yang mampu memberikan keuntungan setelah membayar seluruh biaya produksi. Peningkatan produksi nasional saja belum cukup menjamin kehidupan mereka.
Begitu pula pelaku UMKM. Keberhasilan usaha bukan sekadar meningkatnya investasi nasional. Mereka membutuhkan pasar, keuntungan yang memadai, dan kemampuan mempertahankan usaha.
Masyarakat tidak sedang menolak teori ekonomi. Mereka hanya berharap kebijakan ekonomi sesekali benar-benar menyentuh kehidupan nyata.
GDP Per Kapita Tidak Otomatis Menggambarkan Kekayaan Rakyat
Salah satu indikator yang sering menjadi kebanggaan adalah GDP per kapita.
Pemerintah memperoleh angka tersebut dengan membagi total GDP berdasarkan jumlah penduduk.
Indikator ini memang berguna. Namun, masyarakat tidak boleh mengartikannya sebagai gaji rata-rata atau jumlah uang yang setiap warga terima.
Bayangkan sebuah kampung dengan sepuluh penduduk.
Satu orang memiliki kekayaan Rp100 miliar. Sembilan orang lainnya hanya memperoleh penghasilan pas-pasan.
Ketika seluruh kekayaan dijumlahkan lalu dibagi sepuluh, angka rata-ratanya bisa terlihat sangat besar.
Namun, coba datangi sembilan warga tersebut. Sampaikan bahwa kampung mereka secara statistik tergolong kaya raya.
Mungkin mereka justru bertanya:
“Alhamdulillah, kalau begitu kapan bagian saya dibagikan?”
Tentu, kekayaan dan GDP merupakan dua konsep ekonomi yang berbeda. Namun, analogi ini menunjukkan bagaimana angka rata-rata dapat menyembunyikan kesenjangan kondisi masyarakat.
Karena itu, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih besar pada pendapatan riil rumah tangga, median pendapatan, ketahanan keuangan keluarga, akses kebutuhan dasar, dan distribusi kesempatan ekonomi.
Bahkan, pemerintah perlu mulai mengukur berapa banyak keluarga yang mampu hidup layak tanpa harus berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Sebab, kemakmuran bukan semata-mata tentang berapa banyak uang beredar dalam sebuah negara.
Ukuran yang lebih mendasar adalah berapa banyak keluarga memiliki ruang bernapas secara ekonomi.
Kabupaten Bandung Bisa Memulai Perubahan Paradigma
Perubahan cara mengukur pembangunan tidak harus selalu menunggu kebijakan pemerintah pusat.
Justru pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk memperkenalkan pendekatan Beyond GDP yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Kabupaten Bandung, misalnya, dapat mengembangkan pengukuran kesejahteraan yang melengkapi indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB.
Selama ini, pertumbuhan PDRB menjadi salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan ekonomi daerah.
Namun, mengapa pemerintah daerah tidak melengkapinya dengan dashboard kesejahteraan ekonomi riil?
Bayangkan jika setiap tahun pemerintah dapat menjawab sejumlah pertanyaan berikut secara terukur.
Berapa persen keluarga mengalami peningkatan pendapatan riil?
Berapa banyak rumah tangga memperoleh akses air bersih yang aman dan berkelanjutan?
Berapa persen pekerja mendapatkan penghasilan layak?
Seberapa banyak petani menikmati kenaikan keuntungan bersih, bukan sekadar peningkatan hasil panen?
Berapa banyak UMKM berhasil naik kelas dan memperluas pasar?
Selain itu, berapa banyak keluarga memiliki tabungan untuk menghadapi keadaan darurat?
Berapa banyak anak muda memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan dan pendidikannya?
Terakhir, seberapa besar pemerintah berhasil menurunkan ketimpangan antarwilayah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan dashboard kesejahteraan ekonomi daerah.
Melalui pendekatan itu, pemerintah tidak hanya mengetahui perkembangan aktivitas ekonomi. Pemerintah juga dapat melihat apakah masyarakat benar-benar menikmati manfaat pembangunan.
Sebagai contoh, pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung mungkin menunjukkan perkembangan positif. Namun, di sejumlah desa masih ada keluarga yang harus membeli air bersih dengan biaya jauh lebih mahal dibandingkan masyarakat yang menikmati layanan perpipaan.
Secara statistik, transaksi pembelian air tersebut tetap menjadi bagian dari kegiatan ekonomi.
Akan tetapi, dari perspektif kesejahteraan, tingginya biaya memperoleh kebutuhan dasar justru dapat menunjukkan kerentanan masyarakat.
Persoalan serupa terlihat dalam kemacetan. Aktivitas transportasi dan konsumsi bahan bakar mungkin meningkat. Namun, masyarakat harus menghabiskan lebih banyak waktu di jalan dan menanggung biaya perjalanan yang lebih besar.
Aktivitas ekonomi bertambah, tetapi kualitas kehidupan belum tentu membaik.
Jangan sampai kita mengukur kemajuan berdasarkan semakin mahalnya biaya untuk menghadapi ketidaknyamanan.
Beyond GDP Harus Mengubah Kebijakan, Bukan Sekadar Menambah Indikator
Ada satu hal penting yang perlu mendapat perhatian.
Saya tidak ingin gagasan Beyond GDP akhirnya hanya melahirkan indeks baru, seminar baru, dashboard baru, dan tentu saja anggaran rapat baru.
Sebab, bangsa kita sesungguhnya sudah sangat berbakat membuat singkatan.
Hampir setiap persoalan bisa diselesaikan dengan membentuk tim, satgas, pokja, atau komite.
Kalau masalahnya belum selesai, biasanya muncul tim koordinasi untuk mengevaluasi tim sebelumnya.
Hehehe…
Namun, Beyond GDP harus lebih dari sekadar menambah koleksi indikator.
Gagasan ini harus mengubah cara pemerintah menyusun anggaran, menentukan prioritas, mengevaluasi kebijakan, dan mempertanggungjawabkan hasil pembangunan.
Anggaran pendidikan tidak cukup dinilai dari jumlah rupiah yang pemerintah belanjakan. Pemerintah juga harus melihat apakah kemampuan belajar anak-anak benar-benar meningkat.
Begitu pula anggaran kesehatan. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada jumlah fasilitas yang pemerintah bangun. Masyarakat harus semakin sehat dan mudah memperoleh pelayanan.
Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak cukup menghitung panjang jalan dan jumlah jembatan. Pemerintah juga perlu menilai apakah akses ekonomi masyarakat membaik serta biaya hidup dan logistik menjadi lebih efisien.
Hal yang sama berlaku untuk investasi.
Jangan hanya menghitung berapa triliun rupiah yang masuk. Pemerintah juga perlu menghitung jumlah pekerjaan layak yang tercipta, besarnya nilai tambah bagi masyarakat lokal, serta dampak lingkungan yang harus dikendalikan.
Sebab, keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang berhasil dihabiskan.
Ukuran terpentingnya adalah berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.
Pertumbuhan Tetap Penting, tetapi Manusia Harus Menjadi Prioritas
Gagasan Beyond GDP tidak berarti Indonesia harus meninggalkan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan tetap diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan negara, memperkuat industri, dan mendukung pembangunan.
Tanpa pertumbuhan, upaya meningkatkan kesejahteraan juga bisa menghadapi keterbatasan.
Namun, pertumbuhan harus menjadi sarana, bukan tujuan akhir.
Indonesia tidak perlu memilih antara mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan atau mengabaikan pertumbuhan atas nama kesejahteraan.
Keduanya harus berjalan bersama.
Ekonomi harus tumbuh. Manfaatnya harus semakin luas. Lingkungan harus tetap terjaga.
Selain itu, generasi berikutnya tidak boleh menerima beban pembangunan yang lebih besar daripada manfaat yang mereka nikmati.
Inilah esensi Beyond GDP.
Sebuah paradigma yang mengajak pemerintah melihat keberhasilan pembangunan melalui kualitas kehidupan manusia, bukan hanya angka produksi dan investasi.
Jangan Hanya Membangun Negara Kaya, Bangunlah Rakyat yang Sejahtera
Pada akhirnya, kemajuan sebuah bangsa tidak cukup tercermin dari gedung pencakar langit, panjang jalan tol, besarnya cadangan devisa, atau tingginya pertumbuhan ekonomi.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya harus terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Bagi petani, kemajuan berarti memperoleh keuntungan layak dari hasil panen.
Pekerja merasakan hasil pembangunan ketika mampu menafkahi keluarga tanpa terus-menerus dihantui kecemasan ekonomi.
Kualitas pembangunan juga tercermin dari kemampuan seorang ibu menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya. Adapun pelaku UMKM membutuhkan kesempatan mengembangkan usaha tanpa terjebak utang yang mencekik.
Lebih jauh, pembangunan harus memberikan kesempatan yang sama bagi anak desa untuk meraih masa depan, sebagaimana anak-anak yang tumbuh di pusat kota.
Saya membayangkan suatu hari kita tidak lagi terlalu terpesona mendengar kalimat:
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5 persen!”
Sebaliknya, masyarakat mulai terbiasa menanyakan:
“Lalu berapa persen rakyat yang kehidupan ekonominya benar-benar membaik?”
Pertanyaan tersebut bukan untuk mengecilkan pencapaian pertumbuhan. Tujuannya justru memastikan setiap pencapaian mempunyai makna bagi manusia.
Sebab, rakyat tidak hidup di dalam tabel statistik.
Mereka hidup di rumah-rumah sederhana, desa-desa, gang perkotaan, pasar, sawah, pabrik, dan tempat-tempat yang barangkali tidak pernah muncul dalam presentasi ekonomi nasional.
Masyarakat tidak meminta negara berhenti menghitung GDP.
Harapan mereka sederhana: negara juga harus menghitung kehidupan rakyatnya.
Beyond GDP bukan tentang berhenti menghitung kekayaan negara. Gagasan ini merupakan keberanian untuk mulai memperhitungkan hal-hal yang selama ini terlalu sering terlupakan.
Karena sesungguhnya, ukuran kemajuan paling mendasar bukanlah ketika negara berhasil membuat rakyat kagum terhadap angka pertumbuhan.
Kemajuan sejati hadir ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat pertumbuhan tersebut.
Bayangkan seorang kepala keluarga pulang membawa penghasilan yang cukup. Anak-anaknya dapat bersekolah dengan baik, keluarganya sehat, air bersih tersedia, dan masa depannya tidak lagi terlalu mencemaskan.
Ia tidak perlu mengetahui berapa GDP Indonesia.
Ia sudah merasakan sendiri apa arti pembangunan.
Negara boleh bangga dengan angka-angkanya. Namun, rakyat ingin hidup dari hasil pembangunan, bukan sekadar mendengar tepuk tangan setelah presentasi.
Sebab, GDP mungkin bisa membuat sebuah negara terlihat kaya.
Namun, hanya kesejahteraan yang merata, kesempatan yang adil, dan kehidupan yang bermartabat yang dapat membuat sebuah bangsa benar-benar maju.
Dan satu hal lagi…
Kalau nanti Beyond GDP benar-benar diterapkan di Indonesia, mudah-mudahan gagasan ini tidak hanya menjadi singkatan baru yang rajin dibahas dalam rapat.
Rakyat tidak membutuhkan tambahan istilah untuk menjelaskan kesulitannya.
Rakyat membutuhkan perubahan nyata untuk mengakhirinya.
H. TB Raditya Indrajaya
31 Oktober 2026
Tulisan ini merupakan kelanjutan dari opini “Ilusi GDP”.
Landasan pemikiran: United Nations, Counting What Counts: A Compass of Progress for People and Planet (2026); kerangka Beyond GDP dan pendekatan pengukuran kesejahteraan multidimensi.