Soreang, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna memperketat pengawasan pengelolaan keuangan desa. Ia meminta Inspektorat Kabupaten Bandung memeriksa pembangunan fisik desa minimal setiap tiga bulan. Langkah tersebut bertujuan mencegah penyimpangan anggaran sekaligus melindungi aparatur desa dari persoalan hukum.
Bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) itu menyampaikan instruksi tersebut saat membuka Sosialisasi Perhitungan Pembangunan Fisik Desa di Ruang Rapat Integritas Inspektorat Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026).
Inspektur Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan turut menghadiri kegiatan tersebut. Selain itu, sebanyak 135 Sekretaris Desa (Sekdes) dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung mengikuti sosialisasi.
Dalam arahannya, KDS meminta seluruh Sekdes mengawal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara transparan dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus mengacu pada perencanaan serta ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah desa harus menjaga ketertiban administrasi sejak tahap perencanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, setiap program pembangunan memiliki dasar pelaksanaan yang jelas.
“Kuncinya saya minta, agar dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan kegiatan harus betul-betul dilakukan sesuai aturan. Dengan begitu, tidak akan timbul masalah hukum atau adanya temuan di kemudian hari,” ujar KDS.
Lebih lanjut, KDS menempatkan Sekdes sebagai salah satu unsur penting dalam pengendalian pemerintahan desa. Sebab, Sekdes harus mengawal administrasi sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai rencana.
Dalam pembangunan fisik, Sekdes perlu mencermati volume pekerjaan, spesifikasi teknis, penggunaan material, serta kesesuaian anggaran. Selain itu, mereka harus memastikan laporan keuangan mencerminkan realisasi kegiatan di lapangan.
KDS juga menegaskan pentingnya peran Inspektorat Kabupaten Bandung dalam membina pemerintah desa. Menurutnya, pengawasan internal membantu aparatur desa mengenali potensi kesalahan sejak awal.
Karena itu, ia meminta pemerintah desa memandang pemeriksaan Inspektorat sebagai bentuk pendampingan, bukan sekadar kegiatan pengawasan.
“Untuk menghindari pelanggaran hukum dan semuanya selamat, Inspektorat hadir mengawasi dari mulai proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Inspektorat ini sebagai pengawas internal, ini sebagai bentuk ‘kanyaah’ ke pemerintahan desa,” tutur KDS.
Selanjutnya, KDS meminta Inspektorat meningkatkan pemeriksaan terhadap program pembangunan infrastruktur desa. Ia secara khusus menginstruksikan jajarannya agar memeriksa pengelolaan pembangunan minimal tiga bulan sekali.
Menurutnya, pemeriksaan berkala dapat membantu pemerintah desa menemukan kekurangan lebih cepat. Dengan begitu, aparatur desa memiliki kesempatan untuk segera memperbaiki setiap persoalan.
“Jadi saya minta Inspektorat agar melakukan pemeriksaan minimal tiga bulan sekali. Kalau ada temuan, selesaikan saat itu juga. Apakah pengembalian atau dialihkan ke program lain sesuai volume yang kurang itu,” ungkapnya.
Selain meminta pengawasan rutin, KDS mengingatkan seluruh kepala desa agar tidak bermain-main dengan anggaran pembangunan. Ia menilai pengelolaan keuangan desa memerlukan keseriusan karena Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
KDS juga mengingatkan bahwa pengawasan keuangan desa tidak hanya melibatkan Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan memeriksa penggunaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Terutama, pemerintah desa perlu mencermati program yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, setiap penggunaan uang negara menuntut pertanggungjawaban yang jelas.
“Kalau diperiksa Inspektorat sifatnya pembinaan. Jadi harus bersyukur kalau masih diperiksa Inspektorat. Tapi kalau diperiksa APH, bisa jadi lanjut ke ranah hukum,” tambah KDS sambil tersenyum.
Dalam kesempatan tersebut, KDS kembali menyoroti penanganan temuan pemeriksaan. Ia meminta kepala desa segera mengambil langkah penyelesaian ketika Inspektorat menemukan kekurangan dalam pekerjaan fisik maupun administrasi keuangan.
Ia tidak ingin pemerintah desa membiarkan persoalan berlarut-larut. Sebaliknya, kepala desa harus segera berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menentukan langkah perbaikan sesuai ketentuan.
Misalnya, pemerintah desa perlu memperbaiki kekurangan volume pekerjaan atau menindaklanjuti persoalan pengelolaan anggaran. Dengan langkah tersebut, aparatur desa dapat mencegah penumpukan masalah administrasi.
Selain itu, KDS meminta para Sekdes meningkatkan ketelitian saat menyusun perencanaan dan laporan pembangunan. Mereka harus mencocokkan dokumen anggaran dengan kondisi pekerjaan di lapangan.
Sosialisasi ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya perhitungan pembangunan fisik secara tepat. Melalui pemahaman tersebut, aparatur desa dapat mengendalikan penggunaan anggaran sekaligus menjaga kualitas infrastruktur.
Di sisi lain, pemerintah desa perlu memastikan setiap program pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, aparatur desa harus mengutamakan manfaat pembangunan daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.
KDS berharap seluruh aparatur desa menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia juga mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas.
“Intinya ikuti aturan, jangan ada yang main-main. Niatkan semuanya ibadah, karena seluruh program pembangunan infrastruktur desa adalah untuk kemaslahatan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong seluruh pemerintah desa memperkuat transparansi dan akuntabilitas APBDes. Selain itu, pemeriksaan berkala dan tindak lanjut temuan secara cepat menjadi langkah penting untuk mencegah penyimpangan.
Dengan tata kelola keuangan yang tertib, pemerintah desa dapat menjalankan pembangunan secara lebih profesional. Pada akhirnya, setiap anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bandung.