Soreang, Info Burinyay — DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mengumpulkan 620 kader kesehatan se-Bandung Raya dalam Pelatihan Advokasi Kesehatan di Gedung Budaya Sabilulungan Soreang, Kamis (8/10/2026).
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, dr. Ribka Tjiptaning, membuka langsung kegiatan tersebut. Ia juga memberikan pembekalan kepada kader mengenai hak kesehatan dan pendampingan masyarakat.
Peserta pelatihan berasal dari struktur partai hingga tingkat akar rumput. Mereka mencakup Wakil Ketua DPC, PAC, dan Ranting Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak.
Selain itu, para peserta menjalankan peran sebagai koordinator relawan kesehatan. Mereka mendapat materi mengenai advokasi kebijakan kesehatan, pendampingan BPJS, serta penanganan persoalan kesehatan saat bencana.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan pelatihan tersebut tidak sekadar menjalankan agenda organisasi. Ia ingin kader mampu mendampingi warga ketika menghadapi kendala layanan kesehatan.
“Kita cetak advokat kesehatan rakyat. Kader wajib hadir saat warga dipersulit akses BPJS, saat ibu hamil butuh pendampingan, saat stunting mengancam, dan saat bencana datang,” tegas Ono.
Menurut Ono, kader harus memahami persoalan masyarakat sekaligus mengetahui jalur pendampingan yang tepat. Dengan kemampuan tersebut, relawan dapat bergerak lebih cepat ketika warga membutuhkan bantuan.
Sementara itu, Ribka Tjiptaning menyoroti persoalan administrasi yang masih menghambat sebagian masyarakat ketika mengakses layanan kesehatan.
“Paparan dari Dinas Kesehatan, dari BPJS, dari salah satu direktur rumah sakit, tapi belum maksimal lah kalau kita melihatnya untuk kesehatan masyarakat,” kata Ribka.
Ia menilai persoalan administrasi tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Ribka kemudian mencontohkan kelompok masyarakat dengan kondisi sosial dan geografis khusus.
“Masih mempermasalahkan KTP, kartu BPJS. Sekarang masalahnya kalau di Indonesia itu kan misalnya Suku Laut di Riau, jangankan kartu BPJS, KTP saja tidak punya karena tinggalnya di laut,” ujarnya.
Ribka juga mencontohkan masyarakat di Papua yang tinggal dalam kondisi berbeda dari masyarakat perkotaan. Menurutnya, negara tetap harus menjamin hak kesehatan seluruh warga.
“Kita karena PDI Perjuangan kan bicaranya se-Indonesia. Dan ini salah satu dipelopori Jawa Barat yang secara paten kita sudah membuat relawan kesehatan,” katanya.
Ribka menjelaskan, Jawa Barat telah mengembangkan jaringan relawan kesehatan hingga tingkat ranting. Jika setiap ranting memiliki relawan, jumlahnya dapat mendekati 6.000 orang.
Karena itu, ia mendorong kader mengikuti pelatihan advokasi secara serius. Kader perlu menguasai kemampuan mendampingi pasien yang menghadapi persoalan akses layanan kesehatan.
“Kita mulailah mengajarkan teman-teman lewat pelatihan tentang mengadvokasi atau mendampingi atau membela, bisalah dibilang, pasien-pasien yang berkendala untuk mendapatkan akses kesehatannya, mungkin di rumah sakit atau di mana saja,” tutur Ribka.
Menurut Ribka, sebagian masyarakat masih merasa takut ketika harus mendatangi rumah sakit. Mereka khawatir terhadap biaya, obat, dan proses pelayanan.
“Pasien-pasien sekarang kayaknya melihat rumah sakit itu takut. Takut mahal, takut bagaimana obatnya, susah seperti itu. Padahal itu hak rakyat untuk sehat,” ujarnya.
Ia menegaskan konstitusi dan undang-undang telah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui hak tersebut agar tidak takut mencari pertolongan medis.
“Rakyat juga tahu hak-hak rakyat untuk sehat. Selama ini kan tidak tahu, padahal dijamin undang-undang,” kata Ribka.
Ribka juga mengingatkan adanya ketentuan hukum terkait penolakan pelayanan kesehatan. Ia menyebut aturan tersebut memuat sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
“Ada di undang-undang itu bila rakyat ditolak kena sanksi 2 tahun, 200 juta. Kalau rakyatnya sampai meninggal, 10 tahun dan 2 miliar. Itu ada, tapi rakyat tidak pernah tahu,” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Kepala BAGUNA Jawa Barat Bidang Mitigasi Bencana, Thio Setiowekti, menilai relawan kesehatan memiliki peran penting dalam situasi kebencanaan.
Menurut Thio, bencana dapat menimbulkan persoalan baru ketika warga kehilangan identitas atau dokumen penting. Kondisi tersebut kemudian dapat menghambat akses kesehatan.
“Kita di DPD ini fasilitasnya sangat lengkap ya. Di dalam Bapena ada gedung kesehatan, ada tim dokternya sendiri ya,” kata Thio.
Namun, Thio menilai kondisi lapangan membutuhkan jaringan relawan yang mampu bergerak langsung mendampingi warga.
“Dalam konteks kebencanaan, ini memang multi-efek ya. Artinya, memang perlu relawan-relawan kesehatan di tingkat lapangan,” ujarnya.
Thio menjelaskan, kebakaran dan banjir dapat menyebabkan warga kehilangan dokumen identitas. Karena itu, relawan perlu membantu masyarakat melewati kendala tersebut ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan.
“Walaupun mereka katakanlah wajib mendapatkan bantuan, tapi karena kendala-kendala tadi seperti kebakaran atau banjir segala macam yang menyebabkan identitas hilang, nah itu yang jadi masalah,” katanya.
Menurut Thio, desa menjadi titik penting dalam penguatan jaringan relawan. Relawan di tingkat desa dapat bergerak lebih dekat dengan masyarakat ketika situasi darurat muncul.
“Potensi relawan itu ada di tingkat-tingkat desa. Tingkat desa memang ujung tombaknya di situ, jadi memang kita DPD hanya sebagai koordinator,” ujarnya.
Thio juga mengapresiasi langkah DPP PDI Perjuangan yang menyatukan gerakan bidang kesehatan dengan jaringan relawan. Ia menilai koordinasi tersebut dapat mempercepat respons di lapangan.
Selanjutnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau BAGUNA Jawa Barat, Cecep Yusup Maulana, menyampaikan apresiasinya terhadap pelatihan tersebut.
Cecep mengatakan sejumlah anggota BAGUNA di kabupaten dan kota juga menjalankan fungsi pendampingan kesehatan masyarakat.
“Sangat mengapresiasi sekali kegiatan pendidikan pelatihan untuk kesehatan ini karena memang ada anggota Baguna juga di situ,” kata Cecep.
Ia menjelaskan, BAGUNA tetap berfokus pada mitigasi bencana. Namun, sejumlah anggota DPC kabupaten dan kota ikut membantu masyarakat dalam persoalan kesehatan.
“Memang Baguna itu lebih ke mitigasi bencana, namun di sini juga ada beberapa anggota di DPC kabupaten/kota yang menjadi pendamping kesehatan,” ujarnya.
Karena itu, Cecep berharap kader partai mampu melakukan advokasi kesehatan di wilayah masing-masing. Kemampuan tersebut penting ketika relawan mendampingi warga menuju fasilitas kesehatan.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap DPD partai maupun DPC partai bisa melakukan advokasi kesehatan di masing-masing daerah,” katanya.
Cecep menyebut relawan sering membawa warga sakit ke rumah sakit. Namun, mereka masih menghadapi berbagai kendala ketika meminta pelayanan.
“Sebab ketika di lapangan, teman-teman banyak membawa warga yang sakit namun seringkali susah untuk diterima di rumah sakit karena berbagai macam persoalan,” ujarnya.
Ia berharap pemahaman mengenai Undang-Undang Kesehatan dapat memperkuat kemampuan kader saat melakukan pendampingan.
Sementara itu, Ono Surono memaparkan perkembangan jaringan relawan kesehatan PDI Perjuangan Jawa Barat. Saat ini, jaringan tersebut mencakup ribuan relawan hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Sudah ada 5.957 yang basisnya di desa atau kelurahan. Kemudian ada koordinator-koordinator di tingkat kecamatan, jadi ditambah 627. Dan ada koordinator di tingkat kabupaten, jadi ditambah 27,” kata Ono.
Dengan struktur tersebut, Ono menargetkan relawan mampu menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan kesehatan secara optimal.
“Targetnya adalah masyarakat yang belum terlayani dengan baik terkait dengan kesehatan, maka relawan ini bertanggung jawab untuk mendampingi rakyat untuk mendapatkan akses kesehatan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ono juga menyoroti program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencakup biaya pelayanan kesehatan tertentu di luar pembiayaan BPJS.
“Apalagi misalnya saat ini Pemprov Jawa Barat juga sudah meluncurkan program untuk mengcover biaya pelayanan kesehatan yang tidak dicover oleh BPJS, maka tentunya ini perlu didampingi,” ujarnya.
Menurut Ono, keberadaan relawan dapat membantu masyarakat memahami program tersebut. Relawan juga dapat mengarahkan warga agar mengikuti prosedur pelayanan yang sesuai.
Dengan demikian, pelatihan di Soreang tidak hanya memperkuat pengetahuan kader. Kegiatan tersebut juga mendorong jaringan relawan agar lebih siap menghadapi persoalan kesehatan di tengah masyarakat.
Ribka Tjiptaning menempatkan hak kesehatan sebagai bagian penting dari perlindungan masyarakat. Sementara itu, jajaran DPD dan BAGUNA menekankan kebutuhan koordinasi hingga tingkat desa.
Melalui jaringan relawan yang tersebar di berbagai wilayah, PDI Perjuangan Jawa Barat menargetkan pendampingan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih dekat.
Upaya tersebut sekaligus memperkuat peran kader ketika masyarakat menghadapi persoalan administrasi, keterbatasan akses layanan, maupun kondisi darurat akibat bencana.