Ciwidey, Info Burinyay – Pemerintah Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, kembali menjadi sorotan publik. Sorotan ini muncul setelah warga mempertanyakan realisasi bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Desa Panundaan, An An Romdon, menyampaikan pernyataan kepada media. Ia menyatakan pengelolaan anggaran desa berjalan tanpa kendala. Ia juga menegaskan pemerintah desa telah menerima anggaran sesuai aturan.
Namun, tim investigasi menemukan fakta berbeda di lapangan. Hingga saat ini, Desa Panundaan belum merealisasikan bantuan Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, warga menilai pemerintah desa belum menyampaikan penjelasan terbuka. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat penerima manfaat.
Seorang tokoh masyarakat Desa Panundaan memberikan keterangan kepada tim investigasi. Ia membenarkan belum adanya realisasi bantuan Provinsi Jawa Barat. Ia meminta media tidak mencantumkan identitasnya.
Tokoh masyarakat tersebut juga menjelaskan kondisi bantuan lain. Ia menyebut Bantuan Keuangan Khusus atau BKK belum berjalan. Ia juga menyatakan Bantuan Panas Bumi belum memberikan dampak nyata.
Selain itu, ia menyoroti kendaraan operasional desa. Hingga Sabtu, 10 Januari 2026, kendaraan tersebut belum tampak di Kantor Desa Panundaan. Padahal, program bantuan mencantumkan kendaraan tersebut.
Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran masyarakat desa. Warga meminta pemerintah desa segera memberikan klarifikasi resmi.
Menanggapi situasi tersebut, Camat Ciwidey, Nardi Sunardi, memberikan keterangan kepada media. Ia menyatakan kendaraan operasional desa akan tiba pada 15 Januari 2026.
Camat Nardi menegaskan kewajiban dealer pengadaan. Ia menyebut dealer akan menerima denda jika pengiriman terlambat.
Terkait bantuan lainnya, Camat Nardi menjelaskan langkah pemerintah kecamatan. Ia menyatakan kecamatan terus memantau Pemerintah Desa Panundaan.
Pemantauan tersebut mencakup Bantuan Provinsi Jawa Barat, Bantuan Keuangan Khusus, dan Bantuan Panas Bumi. Pemerintah kecamatan menargetkan penyelesaian seluruh bantuan pada Januari 2026.
“Kami terus mengawal proses agar bantuan segera terealisasi,” kata Camat Nardi Sunardi.
Persoalan di Desa Panundaan menarik perhatian berbagai pihak. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP dinilai perlu bertindak tegas.
Pengawasan ketat bertujuan mencegah kerugian negara. Langkah tersebut juga menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Masyarakat juga berharap aparat penegak hukum bertindak profesional. Mereka meminta kejaksaan dan kepolisian menindak setiap pelanggaran secara adil.
Arahan pemerintah pusat menekankan transparansi anggaran. Presiden Prabowo Subianto meminta penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Sebagai catatan, Polresta Bandung telah menahan mantan Kepala Desa Panundaan. Penahanan tersebut berkaitan dengan kasus korupsi. Publik menilai langkah ini sebagai progres penegakan hukum.
Kini, masyarakat menunggu kejelasan penyelesaian anggaran Desa Panundaan. Mereka berharap pemerintah desa segera merealisasikan seluruh bantuan.
Penyelesaian transparan dan akuntabel akan memulihkan kepercayaan publik. Masyarakat juga berharap bantuan benar-benar memberi manfaat.